Tag Archives: Tata Kelola Pemerintahan Desa

Polemik Pemerintahan Desa Mliriprowo, Pemkab Sidoarjo Dorong Musdes Segera Digelar

SIDOARJO – Kepastian tata kelola pemerintahan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, kini bergantung pada tindak lanjut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa (musdes). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendorong forum tersebut segera digelar untuk membahas kelanjutan jabatan Kepala Desa (Kades) Mamok Widodo di tengah polemik dugaan penyalahgunaan anggaran dan …

Read More »

Pelayanan Desa Lebih Profesional, Pemkab Boyolali Serahkan Ranperda Perangkat Desa ke DPRD

BOYOLALI — Masyarakat desa di seluruh Kabupaten Boyolali akan menerima pelayanan yang lebih profesional dan terpercaya dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perangkat Desa, yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boyolali dalam Rapat Paripurna, sebagaimana diwartakan Pemkab Boyolali, Jumat, (23/10/2026). Kegiatan ini berlangsung …

Read More »

Pemkab Paser Perkuat Pengawasan Anggaran Lewat Desa Antikorupsi

PASER – Pemerintah desa dituntut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga terbuka dalam mengelola anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Prinsip tersebut menjadi fokus penilaian Desa Antikorupsi 2026 di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (22/10/2026). Penilaian yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser …

Read More »

Aparatur Desa di Meranti Didorong Kelola Dana Desa Sesuai Aturan

MERANTI – Aparatur desa di Kabupaten Kepulauan Meranti (Meranti), Riau, didorong memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui penerangan hukum yang digelar pemerintah daerah bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti pada Kamis (22/10/2026). Pembinaan ini diarahkan agar penggunaan anggaran sesuai peraturan, kebutuhan masyarakat, serta prioritas pembangunan desa. Kegiatan yang …

Read More »

Kades Balingasal Ikuti Bimtek, Persiapan Pengisian BPD Mulai Diperkuat

KEBUMEN – Persiapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2027–2035 menjadi perhatian Pemerintah Desa Balingasal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, untuk memastikan proses pergantian keanggotaan berjalan tertib, demokratis, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut diperkuat melalui keikutsertaan Kepala Desa (Kades) Balingasal, Manang, dalam bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen, …

Read More »

Pemdes Bulurejo Gabungkan Pelantikan, Pemilihan BPD, dan Musrenbangdes

GRESIK – Pemerintah Desa (Pemdes) Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, menetapkan arah pembangunan tahun 2027 sekaligus memperkuat kelembagaan desa melalui tiga agenda yang digelar bersamaan pada Sabtu (17/10/2026). Rangkaian kegiatan di Pendopo Balai Desa Bulurejo itu mencakup pelantikan perangkat desa, pembentukan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Musyawarah Perencanaan …

Read More »

Pemilihan BPD Tanjungsari Disambut Antusias, Kehadiran Warga 99 Persen

BOGOR – Tingkat kehadiran warga yang mencapai 99 persen mewarnai pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026). Tingginya partisipasi tersebut menjadi sorotan dalam proses penentuan wakil masyarakat yang akan menampung aspirasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemilihan yang diselenggarakan Pemerintah Desa …

Read More »

SiGAP Desa Diperkenalkan di Kuningan, Pelaporan Pembangunan Disiapkan Lebih Akuntabel

KUNINGAN – Pemerintah desa di Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mulai diperkenalkan pada sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan yang lebih terstruktur melalui Sistem Informasi dan Pedoman Monitoring Pelaporan Pembangunan Desa (SiGAP Desa). Sistem ini diharapkan membantu desa menyusun laporan pembangunan secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi SiGAP …

Read More »

13 Desa di Gunung Megang Dibekali Pemahaman Hukum

MUARA ENIM – Aparatur dari 13 desa di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, mengikuti sosialisasi dan pendampingan hukum melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Selasa (13/10/2026). Kegiatan ini menjadi upaya membekali pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan hukum. Kegiatan yang berlangsung di balai …

Read More »

Pemkab SBT Evaluasi Penjabat Kepala Desa Secara Bertahap

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan evaluasi terhadap seluruh penjabat kepala desa sebagai bagian dari penataan pemerintahan desa yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing desa. BULA – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (Pemkab SBT) menyiapkan evaluasi terhadap seluruh penjabat kepala desa yang masih menjalankan pemerintahan di sejumlah desa. …

Read More »