Tag Archives: Tata Kelola Pemerintahan Desa

NUNUKAN – Sebanyak 260 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 52 desa di enam kecamatan di Kabupaten Nunukan (Nunukan) mengikuti pengambilan sumpah dan pembinaan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif. …

DAYEUHKOLOT – Inovasi pengelolaan sampah, pengembangan energi mandiri, dan peternakan ayam petelur yang dijalankan Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung (Kab. Bandung), Jawa Barat (Jabar), menarik perhatian sejumlah rombongan dari Bali. Kunjungan selama dua hari pada 6–7 November 2026 tersebut dimanfaatkan sebagai ajang pertukaran pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan …

MUARA TEWEH – Kualitas peraturan di tingkat desa menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan aparatur desa dalam membentuk regulasi yang berkepastian hukum, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara memberikan pembekalan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) kepada 93 kepala desa dan …

BATULICIN – Sebanyak 42 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari delapan desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) diminta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah desa. Pesan tersebut disampaikan Bupati Tanbu Andi Rudi Latif saat melantik puluhan anggota BPD di Pendopo Kantor Bupati Tanbu, …

KEBUMEN – Keterlibatan berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Melalui musyawarah yang digelar di Balai Pertemuan Warga, Jumat (30/10/2026), pemerintah desa bersama perwakilan masyarakat membahas dan menetapkan arah penganggaran untuk …

PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur empat alasan sah dan lima tahapan pemberhentian perangkat desa, dengan ancaman pencabutan keputusan serta sanksi bagi Kades yang mengabaikan prosedur. NASIONAL  DESA NUSANTARA  – Kepala desa (Kades) tidak dapat memberhentikan perangkat desa hanya berdasarkan keputusan sepihak. Selain harus memiliki alasan hukum yang sah, proses …

Heru Purwanto resmi dilantik sebagai anggota BPD antarwaktu Desa Semono untuk masa keanggotaan 2026–2034, dengan harapan memperkuat kemitraan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. PURWOREJO DESA NUSANTARA  – Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu harapan setelah Heru Purwanto resmi mengemban tugas sebagai anggota BPD antarwaktu Desa Semono, …

PURUK CAHU – Penguatan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi pekerjaan penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Murung Raya (Mura). Untuk mendorong peran tersebut, Bupati Mura Heriyus meminta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memperkuat kapasitas kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan berpihak …

MAJALENGKA – Pengelolaan aset desa melalui lelang terbuka menjadi perhatian dalam persiapan kegiatan pertanian di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka. Pemerintah Desa (Pemdes) Putridalem menggelar musyawarah lelang Tanah Kas Desa (TKD) seluas 3,4 hektare untuk kebutuhan Musim Tanam (MT) I dan II 2027, Kamis (29/10/2026), dengan pengawalan kepolisian guna …

PURBALINGGA – Keterbatasan jumlah personel perlindungan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan lingkungan desa di Kabupaten Purbalingga. Dari kebutuhan sekitar 3.500 personel, baru sekitar 170 orang yang terdaftar dalam organisasi Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (ASLINMAS) setempat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintah daerah bersama organisasi yang …