Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PASER – Pemerintah desa dituntut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga terbuka dalam mengelola anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Prinsip tersebut menjadi fokus penilaian Desa Antikorupsi 2026 di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (22/10/2026).
Penilaian yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, jujur, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan publik secara baik. Hasil penilaian diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan sekadar mengejar penghargaan.
Ketua Tim Replikasi Desa Antikorupsi Provinsi Kaltim, Hakes, mengatakan evaluasi tersebut mencakup penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pemerintahan desa, bukan hanya kelengkapan dokumen administrasi.
Penilaian dilakukan melalui lima komponen, yakni tata laksana pemerintahan, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Kelima komponen tersebut kemudian dijabarkan menjadi 18 indikator.
Program Desa Antikorupsi juga diharapkan membangun kebiasaan pengelolaan pemerintahan yang terbuka, tertib dalam penggunaan anggaran, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan.
Dalam sambutan Bupati Paser Fahmi Fadli yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Paser Katsul Wijaya, ditegaskan bahwa program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tersebut merupakan upaya membangun pemerintahan desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Penerapan prinsip antikorupsi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Bupati juga mengapresiasi Pemerintah Desa Suliliran Baru, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut.
Ia berharap proses penilaian berlangsung terbuka dan menggunakan data sesuai kondisi sebenarnya. Masukan dari tim penilai diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk melakukan pembenahan.
“Komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti setelah penilaian selesai.
Pengelolaan anggaran harus sesuai ketentuan, pembangunan harus tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara adil serta dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pesan Bupati dalam sambutan tersebut, sebagaimana diberitakan Media Center Paser, Kamis, (22/10/2026).
Pemkab Paser menyatakan akan terus mendorong pencegahan korupsi melalui pembinaan, edukasi, dan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
Suliliran Baru juga diharapkan menjadi contoh bagi desa lain dalam menerapkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam pemerintahan. Upaya tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Paser Tuntas, yakni Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.
Kegiatan penilaian dihadiri tim penilai Desa Antikorupsi Kaltim, jajaran Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser, Camat Paser Belengkong beserta jajaran, Kepala Desa Suliliran Baru dan perangkatnya, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. []
Redaksi02
