Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SHAMVA – Sebanyak 1.958 sekolah di Zimbabwe masih menunggu penyambungan listrik, meskipun pemerintah telah mengalirkan energi ke 8.977 institusi pendidikan dan kesehatan di seluruh negeri hingga 2 November 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan masih menjadi pekerjaan besar, di tengah upaya pemerintah memperluas layanan pendidikan dan fasilitas publik.
Salah satu perkembangan terbaru terlihat di Sekolah Menengah Zvitokwe, Distrik Shamva, Provinsi Mashonaland Tengah. Sekolah tersebut beserta rumah para gurunya kini telah terhubung dengan jaringan listrik nasional setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan energi yang menghambat kegiatan pembelajaran.
Peresmian sambungan listrik dilakukan Menteri Energi dan Pengembangan Tenaga Listrik Zimbabwe, July Moyo, pada Sabtu, 7 November 2026. Dalam kesempatan itu, Moyo menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
“Presiden mengatakan tidak ada tempat, desa, orang, atau anak yang boleh tertinggal,” katanya.
Moyo juga mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, seperti peternakan unggas dan pertanian tanaman. Menurutnya, usaha tersebut dapat menjadi sumber pendapatan untuk membantu membiayai program pemberian makanan bagi siswa.
Penyambungan listrik di Sekolah Menengah Zvitokwe merupakan hasil kemitraan masyarakat, perusahaan swasta Canterbury Mining, dan Badan Elektrifikasi Pedesaan (REA). Kolaborasi tersebut memperlihatkan bagaimana inisiatif warga dapat menjadi titik awal pembangunan fasilitas pendidikan sebelum memperoleh dukungan dari pihak lain.
Sekretaris perusahaan Canterbury Mining, Samuel Rusike, menyebut Anggota Parlemen setempat, Joseph Mapiki, berperan memprakarsai pembangunan sekolah dengan memobilisasi sumber daya masyarakat.
“Ketika belum ada sekolah, beliau memobilisasi masyarakat untuk memulai dengan sumber daya yang mereka miliki,” kata Rusike.
“Ketika komunitas tersebut mencapai batas kapasitasnya, ia melibatkan Canterbury Mining untuk mengambil alih dan memulai pembangunan, dan hari ini kita melihat langkah logis selanjutnya dalam perkembangan tersebut.”
Rusike menggambarkan keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan tersebut seperti perlombaan estafet yang membutuhkan kesinambungan peran.
“Masyarakat telah menjalankan tahap pertama, Canterbury Mining mengambil alih tahap berikutnya, dan Badan Elektrifikasi Pedesaan sekarang mengambil alih tongkat estafet. Tongkat estafet tidak pernah dijatuhkan saat kita terus bersama-sama menuju realisasi Visi 2030,” katanya.
Di tingkat nasional, REA mengalokasikan 79 persen dari anggaran 2026 senilai 5,6 miliar dolar untuk proyek elektrifikasi pedesaan. Melalui Rencana Induk Energi Pedesaan (Rural Energy Masterplan), lembaga tersebut mengembangkan pemanfaatan jaringan listrik, tenaga surya, dan biogas untuk memperluas akses energi.
REA menargetkan seluruh sekolah dan klinik yang masuk dalam program elektrifikasi memperoleh pasokan listrik pada 1 Desember 2026. Namun, pencapaian target tersebut bergantung pada ketersediaan pendanaan. Lembaga itu juga berencana memperluas layanan pendukung berupa konektivitas internet dan jaringan Wi-Fi.
Bagi warga Zvitokwe, sambungan listrik tidak hanya mendukung kegiatan belajar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru. Para siswa kini berpeluang memanfaatkan komputer dalam pembelajaran, sedangkan perempuan setempat dapat mengembangkan usaha kecil, seperti produksi sabun dan penjualan minuman dingin.
“Harare telah hadir di sini. Cucu-cucu kami sekarang dapat belajar menggunakan komputer seperti anak-anak di kota, yang sungguh luar biasa,” kata warga setempat, Mebo Tore.
Warga lainnya, Hamundide Jentara, menilai pembangunan tersebut dapat membantu memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di pedesaan dan perkotaan.
Meski menyambut baik pembangunan infrastruktur, masyarakat setempat turut menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di sekitar wilayah mereka. Warga mengklaim sejumlah kegiatan pertambangan telah merusak sungai, kolam, dan gunung yang dianggap memiliki nilai sakral.
Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pertambangan agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, satwa liar, dan warisan budaya masyarakat.
Perkembangan elektrifikasi Sekolah Menengah Zvitokwe sebagaimana diberitakan The Herald, Senin, (09/11/2026), memperlihatkan bahwa pembangunan pedesaan tidak cukup hanya dengan menghadirkan infrastruktur. Pemerataan layanan pendidikan, peluang ekonomi, dan perlindungan lingkungan juga perlu berjalan beriringan. []
Redaksi02
