BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar sekitar Rp500 juta untuk mempercepat penanganan darurat bencana di tujuh titik terdampak yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerusakan infrastruktur dan ancaman banjir yang terus berulang akibat tingginya intensitas hujan …
Read More »Rakor Jadi Kunci Sukses Rembug Warga di Bojongpicung
CIANJUR – Pemerintah Desa (Pemdes) Cibarengkok, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) sebagai langkah awal mempersiapkan pelaksanaan program Rembug Warga yang dijadwalkan berlangsung pada 23 April 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor guna memastikan kesiapan pelaksanaan di tingkat desa. Rakor dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) …
Read More »Dari Nonaktif ke Dipecat, Nasib Kades Ditentukan Hasil Audit
ROTE NDAO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao mengambil langkah tegas dalam menindak dugaan penyimpangan dana desa dengan memeriksa 104 desa serta menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kepala desa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat. Dari hasil tersebut, sedikitnya 15 kepala desa terseret temuan, dengan beberapa di antaranya berujung pemberhentian permanen. …
Read More »Bupati Haltim Tekankan Urgensi Hukum bagi Aparatur Desa
HALMAHERA TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) memperkuat kapasitas aparatur desa melalui kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa tingkat kabupaten yang digelar di Aula Kantor Bupati Haltim, Rabu (15/04/2026). Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam menghadapi kompleksitas persoalan di tingkat desa. Kegiatan tersebut dibuka …
Read More »Desa Cantik 2026 Jadi Langkah Baru Bima Wujudkan Pembangunan Berbasis Data
BIMA – Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis data desa melalui pencanangan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Camat Woha, Selasa (14/4/2026). Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data di tingkat desa agar kebijakan pembangunan lebih akurat dan tepat …
Read More »KP2MI Dorong Sistem Perlindungan PMI Berbasis Desa
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan perubahan strategi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memulai pendekatan dari tingkat desa sebagai titik awal migrasi. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Tahun 2026 yang melibatkan kolaborasi antara KP2MI, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), …
Read More »Kendala Lahan Jadi Penghambat Utama Proyek KDMP Lebak
LEBAK – Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak masih berjalan lambat akibat kendala lahan, meski program tersebut ditargetkan rampung di ratusan titik sebagai upaya penguatan ekonomi desa. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengungkapkan dari total 344 titik …
Read More »Edukasi dan Pencegahan Jadi Fokus Satgas PPA Sumenep
SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep mendorong pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat desa guna mempercepat penanganan kasus kekerasan serta memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan …
Read More »Sengketa Lahan Hambat Program Koperasi Desa di SBT
SERAM BAGIAN TIMUR – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih menghadapi hambatan meski penyediaan lahan telah mencapai sekitar 90 persen hingga akhir 2025, akibat munculnya kembali persoalan legalitas lahan di sejumlah desa. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten SBT, Adam Rumbalifar, menyebut capaian …
Read More »Target Rp297 Miliar Melenceng, DPRD Bulukumba Panggil OPD
BULUKUMBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas program land clearing atau pembersihan lahan yang melibatkan desa, dalam rapat pembahasan di Kantor DPRD Bulukumba, Selasa (14/4/2026). Ketua Pansus LKPJ …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara