Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BULUKUMBA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menyoroti belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas program land clearing atau pembersihan lahan yang melibatkan desa, dalam rapat pembahasan di Kantor DPRD Bulukumba, Selasa (14/4/2026).
Ketua Pansus LKPJ 2025, Syamsir Paro, menyampaikan bahwa capaian PAD Bulukumba masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp297 miliar, realisasi hanya mencapai Rp254 miliar atau sekitar 85,68 persen.
“Kita panggil OPD yang menjadi pengampu target PAD untuk mendengar langsung apa yang menjadi kendala dalam realisasi pendapatan tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Bulukumba menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mengevaluasi berbagai sektor penyumbang PAD sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi sepanjang tahun anggaran berjalan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi program land clearing yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba. Program ini melibatkan Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta perwakilan desa yang menjadi pelaksana kegiatan.
“Rapat juga dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Pertanian, PMD, serta perwakilan desa terkait program land clearing,” tambahnya.
Meski dinilai belum menunjukkan hasil signifikan, Syamsir menegaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan strategis, khususnya dalam mendorong peningkatan peran desa dalam pengelolaan lahan pertanian.
Ia menekankan pentingnya pembentukan tim terpadu lintas OPD untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada desa-desa yang telah membuka lahan dan mulai melakukan penanaman.
“Pendampingan ini penting agar program tidak berhenti di pembukaan lahan saja, tetapi benar-benar memberi dampak pada peningkatan produksi pertanian,” jelasnya.
DPRD Bulukumba menargetkan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan pada akhir April 2026, dengan harapan rekomendasi yang dihasilkan mampu memperbaiki kinerja pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas program berbasis desa ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
