JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan perubahan strategi pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan memulai pendekatan dari tingkat desa sebagai titik awal migrasi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Multi-Stakeholder Forum Kabupaten Tahun 2026 yang melibatkan kolaborasi antara KP2MI, Deutsche Gesellschaft fĂĽr Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan KP2MI, Muh Fahri, menegaskan bahwa pelindungan PMI tidak boleh dimulai saat pekerja sudah berada di luar negeri, melainkan sejak proses awal di desa.
“Pelindungan PMI tidak bisa dimulai ketika mereka sudah berada di luar negeri. Pelindungan harus dimulai sejak dari desa, ketika keputusan untuk bermigrasi mulai terbentuk,” tegasnya.
Ia menjelaskan, desa memiliki peran strategis sebagai hulu migrasi. Untuk itu, pemerintah mendorong implementasi Program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera) sebagai langkah preventif dan sistematis dalam melindungi PMI.
“Desa adalah titik awal. Ketika desa kuat, maka kita tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga menjaga masa depan keluarganya,” ungkapnya.
Melalui program tersebut, masyarakat desa diberikan akses informasi terkait migrasi aman, layanan konsultasi, pendampingan hukum, hingga penguatan ekonomi keluarga PMI.
Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan mengurangi praktik migrasi nonprosedural dengan memperkuat tata kelola berbasis data di tingkat desa serta meningkatkan kesiapan calon PMI sebelum bekerja ke luar negeri.
“Jangan berangkat dalam ketidaktahuan. Negara hadir untuk melindungi,” tegasnya.
Muh Fahri menambahkan bahwa sistem pelindungan PMI harus bersifat menyeluruh, mulai dari tahap pra-keberangkatan hingga reintegrasi setelah kembali ke daerah asal.
“Pelindungan PMI harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari desa sebagai hulu migrasi hingga reintegrasi setelah bekerja,” ujar Fahri.
Dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat desa, Program Desa Migran EMAS diharapkan mampu menciptakan sistem pelindungan yang terintegrasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga PMI secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara