Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Gubernur Herman Deru dan Wamendagri Bima Arya mendorong kepala desa memperkuat kepemimpinan, penguasaan data, teknologi, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
PALEMBANG – Penguatan kepemimpinan berbasis data dan inovasi menjadi salah satu kunci mendorong kemandirian desa. Karena itu, kepala desa didorong tidak hanya meningkatkan kapasitas pribadi melalui pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan menyebarkan praktik baik ke desa lainnya.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan III di Universitas Sriwijaya (Unsri), Kampus Bukit Besar, Palembang, Rabu (4/11/2026). Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru berharap program tersebut menjadi sarana training of trainers (ToT) atau pelatihan bagi pelatih sehingga pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada kepala desa lainnya.
Herman Deru meminta peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperdalam wawasan mengenai tata kelola pemerintahan, pengembangan potensi wilayah, serta penyelesaian persoalan desa. Menurutnya, kepala desa harus memahami kondisi wilayah secara menyeluruh sebelum menentukan arah pembangunan.
Ia menjelaskan, terdapat sembilan pokok penting yang perlu dikembangkan kepala desa untuk memperkuat kepemimpinan dan mendorong kemajuan wilayahnya. Salah satu fondasinya adalah kemampuan mengidentifikasi persoalan sekaligus mengenali potensi desa, baik di sektor pertanian, ekonomi, maupun bidang lainnya.
“Dengan mengetahui persoalan yang ada, kita baru bisa membaca potensi yang dimiliki desa. Jadi, pahami dulu apa masalahnya, kemudian bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan,” ujarnya.
Herman Deru juga menyoroti pentingnya kecakapan digital di tengah semakin luasnya akses internet di Sumsel. Kondisi zero blank spot atau wilayah tanpa titik yang tidak terjangkau jaringan internet membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui TikTok, Facebook, Instagram, dan berbagai platform digital lainnya.
Menurutnya, kepala desa harus memiliki kemampuan menyaring informasi sekaligus mengarahkan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat.
“Informasi sekarang tidak terbendung. Karena itu, kepala desa harus bisa menjadi filter. Manfaatkan perangkat desa untuk membantu, karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Semuanya sudah serba terbuka,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguasaan aplikasi dan teknologi harus diikuti kemampuan menyusun perencanaan yang tepat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pemerintah desa untuk menghasilkan program pembangunan yang memberikan manfaat maksimal.
Sebagai contoh, Herman Deru mengangkat keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Germon, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dari 101 desa yang memiliki potensi karhutla, Desa Germon disebut mampu terhindar dari bencana tersebut melalui penerapan Peraturan Desa (Perdes).
Menurut Herman Deru, keberhasilan itu menunjukkan bahwa pencegahan bencana tidak selalu bergantung pada banyaknya sarana pemadam kebakaran. Keberadaan aturan yang disepakati dan dijalankan bersama masyarakat juga memiliki peran penting.
Ia mendorong perguruan tinggi, terutama Fakultas Hukum Unsri, membantu pemerintah desa menyusun regulasi sesuai kebutuhan dan karakteristik persoalan di wilayah masing-masing.
“Ini salah satu contoh bagaimana persoalan di desa bisa dijembatani oleh kampus. Fakultas Hukum bisa membantu desa membuat Perdes, sehingga ada aturan yang menjadi pegangan bersama,” jelasnya.
Herman Deru berharap seluruh fakultas di Unsri dapat berperan sebagai navigator pembangunan desa. Kolaborasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi dinilai dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan keahlian akademisi sehingga hasil penelitian dan pengetahuan kampus dapat diterapkan secara langsung.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa kemajuan desa tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kualitas kepemimpinan, kemampuan berinovasi, serta ketepatan menentukan prioritas pembangunan.
Dalam arahannya pada kegiatan KDMK tersebut, Bima Arya mencontohkan inovasi Ketua Rukun Tetangga (RT) Taufiq Suoriyaei di Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Ia melakukan berbagai pembenahan lingkungan, mulai dari penghijauan gang, pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV), pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya, hingga transparansi laporan keuangan.
Inovasi lainnya mencakup pengembangan peternakan di bagian atas bangunan dan pembuatan lubang biopori di bawah trotoar. Berbagai terobosan tersebut menarik perhatian sejumlah pihak dan mendatangkan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Kiprahnya bahkan mendapat perhatian hingga diundang ke China.
Bima Arya juga menceritakan keberhasilan seorang kepala desa yang tetap mengembangkan potensi masyarakat meskipun menghadapi kondisi kas desa yang defisit. Dukungan terhadap kegiatan anak-anak di wilayahnya berhasil mengantarkan mereka meraih Juara I dalam ajang Learning Village tingkat internasional.
“Dari dua contoh ini kita belajar bahwa kepemimpinan sangat menentukan. Siapa pemimpinnya dan apa yang dilakukan, itulah yang akan dirasakan masyarakat. Bapak dan ibu yang terpilih menjadi pemimpin di desa memiliki potensi. Intan-intan yang berkilau ini harus tetap berkilau sampai di ujung,” pesannya.
Menurut Bima Arya, setiap kepala desa perlu memiliki visi, nilai-nilai yang diperjuangkan, serta prioritas yang jelas. Pemimpin tidak harus menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus, tetapi harus mampu menentukan masalah paling mendesak dan memastikan penyelesaiannya.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak terjebak dalam kegiatan seremonial yang minim hasil. Pembangunan harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Negara hadir itu bisa dirasakan masyarakat di loket Dukcapil, di Posyandu, dan ketika petugas berhasil memberikan pelayanan dengan baik. Jadi, kita harus fokus menghadirkan negara melalui hal-hal konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain kepemimpinan dan inovasi, Bima Arya menempatkan penguasaan data sebagai fondasi penting dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus didukung pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat.
“Smart village berawal dari smart data. Data adalah bahan baku inovasi desa. Karena itu, kepala desa harus memiliki dan memahami data mengenai kemiskinan, pendidikan, stunting, kesehatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kebencanaan, lingkungan, UMKM, hingga potensi ekonomi desa,” jelasnya.
Ia juga mendorong kepala desa memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata dan usaha masyarakat.
Kegiatan KDMK Angkatan III tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benhard Rundonuwu dan Rektor Unsri Taufiq Marwa.
Melalui program tersebut, peningkatan kapasitas kepala desa diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan. Penerapan inovasi, pemanfaatan data, penguatan pelayanan publik, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting agar manfaat program menjangkau lebih banyak desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi 01
