Tag Archives: #Kemendagri

JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …

JAKARTA – Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) diarahkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah mulai 2027. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah memasukkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 setelah tiga kementerian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pelaksanaannya. SKB RBI ditandatangani …

JAKARTA – Penegasan batas desa secara definitif masih menjadi pekerjaan besar pemerintah setelah hingga akhir Agustus 2026 penyelesaian yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa di Indonesia. Kejelasan batas wilayah didorong untuk segera dituntaskan karena menjadi dasar kepastian hukum sekaligus mendukung administrasi …

JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …

JAKARTA – Penegasan batas desa di Indonesia didorong tidak berhenti pada penentuan garis wilayah, tetapi harus diawali dengan pemetaan potensi konflik agar persoalan sosial dapat diselesaikan sebelum batas ditetapkan secara definitif. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan penapisan lingkungan dan sosial dalam proses penegasan batas desa yang mendapat dukungan pendanaan Bank …

JAKARTA – Keterbatasan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi posisi penjabat kepala desa mendorong sejumlah Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) mengusulkan perubahan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Mereka meminta kepala desa yang masih aktif dapat menjadi alternatif penjabat kepala desa ketika ketersediaan ASN tidak mencukupi. Usulan itu disampaikan Kades …

SIKKA – Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai dasar penyaluran bantuan dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan akurasi data menjadi salah satu faktor penentu agar dukungan pemerintah dapat segera diterima masyarakat terdampak. Penegasan …

NAGEKEO – Kerusakan jaringan irigasi yang mengganggu pengairan sekitar 100 hektare lahan pertanian di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi salah satu persoalan yang disoroti pemerintah dalam penanganan pascagempa. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Pertanian agar pengairan sawah warga dapat segera …

MUNA – Percepatan penetapan batas administratif desa di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan akurasi data wilayah, serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif. Langkah tersebut menyasar Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat (Mubar), dan Kabupaten Buton …

JAKARTA, DESA – NUSANTARA: Pemerintah desa didorong untuk tidak semata-mata bergantung pada dana transfer pusat dalam menjalankan pembangunan. Optimalisasi berbagai program pemerintah serta penguatan tata kelola disebut menjadi kunci agar desa mampu tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan. Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiantoro saat melakukan …