Tag Archives: Pelayanan Publik

GUNUNGSITOLI – Pemerintah desa dan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) didorong memperkuat koordinasi lintas sektor setelah Posyandu diperluas menjadi wadah integrasi pelayanan dasar yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penguatan peran tersebut disosialisasikan dalam kunjungan Ketua Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) Kota Gunungsitoli, Veny Sowa’a Laoli, ke Posyandu …

AMBON – Penurunan alokasi dana desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa di Kota Ambon, Maluku, dalam mempertahankan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memperkuat koordinasi, menyepakati prioritas kebutuhan warga, serta merancang program yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pesan tersebut …

Pemkab Kutim mempersiapkan penyaluran dana RT yang meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta, sekaligus melanjutkan evaluasi wilayah RT dan proses pemekaran 15 desa untuk memperkuat pelayanan masyarakat. ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mempersiapkan penyaluran anggaran Rukun Tetangga (RT) setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai perubahan …

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta 512 PNS penerima Satyalancana Karya Satya menjadi teladan dalam menjaga integritas, membangun budaya kerja profesional, dan membimbing aparatur lainnya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. ADVERTORIAL – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meminta pegawai negeri sipil (PNS) penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya menjadi teladan …

Pemkab Kutim menargetkan pelaksanaan Pilkades pada 2027 di 10 desa pemekaran setelah seluruh tahapan penerbitan kode desa definitif oleh Kemendagri diselesaikan. ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2027 di 10 desa hasil pemekaran. Rencana tersebut menjadi bagian dari penataan pemerintahan desa …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

BANJAR – Program Desa Anti Maladministrasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki pelayanan publik, tetapi juga dipandang penting menghadapi penilaian reformasi birokrasi yang mulai berpengaruh terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2027. Kabupaten Banjar saat ini memiliki dua desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Anti Maladministrasi, …

KARO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menghadirkan pelayanan terpadu bagi masyarakat Kecamatan Kutabuluh melalui pemeriksaan kesehatan, layanan administrasi kependudukan, bantuan sosial, hingga penyaluran bantuan pertanian dan peternakan. Kegiatan yang dipimpin Bupati Karo Antonius Ginting itu digelar di Los Desa Si Abang-Abang, Jumat (24/07/2026), sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada warga. …

LANDAK – Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-23 Tahun 2026 di Desa Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak untuk menghadirkan pelayanan publik terpadu sekaligus memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Beragam layanan disediakan, mulai dari kesehatan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan perpajakan. Kegiatan yang berlangsung …