Tag Archives: Tata Kelola Desa

KENDAL – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didorong mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi dan menyelesaikan persoalan lingkungan di wilayah pedesaan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mendorong penyusunan peraturan desa tentang tata kelola potensi lokal agar sumber daya setiap desa dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Dorongan tersebut disampaikan …

SRAGEN – Keterlibatan perangkat desa dalam penyusunan kebijakan pengelolaan aset desa menjadi sorotan setelah sekitar 50 perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam Praja Sragen meninggalkan forum sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 di Aula Sukowati, Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Daerah (Pemda) Sragen, Selasa (03/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk …

Bupati Ubaid Yakub melantik 235 anggota BPD dari 47 desa di wilayah Maba dan meminta mereka menjaga integritas, mengawasi pembangunan, serta memastikan pengelolaan dana desa berpihak pada kepentingan masyarakat. HALMAHERA TIMUR, DESA NUSANTARA  – Pengawasan pembangunan desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi sejumlah tanggung jawab yang …

BOJONEGORO – Pelibatan perangkat desa dan unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam persiapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Desa (Pemdes) Kedewan membentuk panitia melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di pendopo kantor Pemdes Kedewan, Selasa (27/10/2026), mulai pukul 09.30 WIB. Musyawarah tersebut menjadi langkah persiapan …

TELUK KUANTAN – Sebanyak 57 penjabat (Pj) kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mendapat amanah untuk memastikan pemerintahan desa tetap berjalan, pelayanan masyarakat terjaga, dan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan serta akuntabel. Pelantikan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kuansing Muradi yang mewakili Bupati Kuansing Muklisin di …

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, membahas pedoman pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Tahun Anggaran 2026 melalui musyawarah desa (Musdes), Kamis (22/10/2026). Pembahasan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, pertimbangan aspirasi masyarakat, dan pemahaman warga mengenai mekanisme pembentukan pengurus lingkungan. Musdes yang …

PANGANDARAN – Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mempersiapkan tahapan pemilihan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa yang juga membahas pembentukan panitia pemilihan, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari koordinasi kelembagaan desa untuk mendukung proses pemilihan yang tertib. Musyawarah yang berlangsung di Aula Desa Banjarharja …

MOJOKERTO – Pemerintahan Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto (Mojokerto), memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui pelantikan dua perangkat desa baru, Rabu (21/10/2026). Pengisian jabatan kepala urusan keuangan dan kepala dusun tersebut diharapkan mendukung kelancaran administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan respons terhadap kebutuhan warga. Dua perangkat desa yang dilantik ialah Irvila Nirahati …

BULELENG – Penyesuaian anggaran pembangunan jalan sepanjang 825 meter menjadi salah satu perhatian dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pejarakan, Kabupaten Buleleng, untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah Desa (Pemdes) Pejarakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas perubahan tersebut dalam Musyawarah Desa (Musdes) pada Senin, 19 Oktober 2026, menyusul …

BANDUNG BARAT – Pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa menjadi salah satu tanggung jawab yang ditekankan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik se-Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (14/10/2026). Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan program desa berjalan transparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Penekanan itu disampaikan dalam …