Tag Archives: Tata Kelola Desa

KUNMING – Lebih dari 20 kepala desa dan perangkat terkait asal Indonesia membawa pulang sejumlah pembelajaran mengenai pembangunan pedesaan setelah mengikuti program benchmarking selama sepekan di Provinsi Yunnan, China. Kegiatan yang berlangsung pada 9-15 September 2026 itu memperkenalkan peserta pada praktik tata kelola desa, pengembangan industri lokal, pertanian digital, pariwisata …

JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028. Monitoring implementasi …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

BULUNGAN – Sebanyak 74 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bulungan mengikuti retreat kepemimpinan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan integritas aparatur, serta mencegah potensi korupsi dan sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan yang dibuka Bupati Bulungan Syarwani di Tanjung Selor pada Senin …

SIGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 dengan menetapkan tiga desa sebagai percontohan guna memperkuat pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan hingga pengambilan kebijakan di tingkat desa. Pencanangan …

SURABAYA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur mendorong pemerintah desa di Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat tata kelola keuangan berbasis digital dan transparan guna menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan. Dorongan tersebut disampaikan dalam Workshop Regional tentang tata kelola keuangan desa yang digelar di Surabaya, Senin (18/5/2026). …

SULAWESI UTARA – Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis pendampingan hukum kembali digencarkan melalui program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi Kejaksaan, sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Program tersebut dilanjutkan bersamaan dengan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional …

BREBES – Polemik penggunaan mobil siaga desa di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, memicu sorotan warga yang menilai aset pelayanan darurat tersebut tidak berfungsi sesuai peruntukannya, terutama saat dibutuhkan untuk kondisi mendesak seperti evakuasi medis dan penanganan darurat warga. Isu ini mencuat setelah sejumlah warga mengeluhkan keterbatasan akses …