Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG BARAT – Pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa menjadi salah satu tanggung jawab yang ditekankan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik se-Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (14/10/2026). Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan program desa berjalan transparan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Penekanan itu disampaikan dalam pelantikan anggota BPD yang berlangsung di Kecamatan Cisarua. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para kepala desa, serta tamu undangan.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat Dudi Supriadi, berharap anggota BPD menjalankan amanah dengan bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan warga. Informasi pelantikan dan arahan kepada anggota BPD tersebut sebagaimana diberitakan Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu, (14/10/2026).
Dudi menilai BPD memiliki posisi strategis dalam mendorong pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif. Karena itu, anggota BPD diharapkan aktif menyerap aspirasi warga serta terlibat dalam proses musyawarah sebelum kebijakan desa ditetapkan.
“Harapannya, pada masa kepemimpinan ini, BPD memiliki peran yang semakin sentral dan aktif. Setiap kebijakan di desa harus dimusyawarahkan dengan baik sehingga apa yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dudi.
Selain berperan dalam pembahasan kebijakan, anggota BPD juga diminta mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran desa sesuai kewenangannya. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan program dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin setiap program berjalan dengan baik, transparan, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dudi juga menegaskan pembangunan desa membutuhkan kerja sama antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat. Komunikasi yang baik antarpihak dinilai penting agar kebijakan serta program pembangunan sesuai kebutuhan warga.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Pada akhirnya, seluruh kebijakan dan pembangunan yang kita lakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi keamanan dan ketertiban, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Cisarua Iwan Setiawan mengingatkan anggota BPD agar menjalankan tugas secara sungguh-sungguh, mematuhi peraturan, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara BPD, pemerintah desa, unsur kecamatan, serta TNI-Polri. Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan menjadi awal bagi anggota BPD untuk memperkuat fungsi penyaluran aspirasi, musyawarah, dan pengawasan. Dengan pelaksanaan tugas yang sesuai kewenangan, BPD diharapkan mampu ikut mendorong pemerintahan desa yang akuntabel dan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. []
Redaksi01
