Tag Archives: Tata Kelola Desa

50 Desa di Sulut Ikuti Bimtek Perdes dan Penguatan BUMDes

MINAHASA SELATAN – Penguatan peraturan desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi fokus bimbingan teknis yang diikuti perwakilan 50 desa dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, pada 12–14 Oktober 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan rancangan peraturan desa yang dapat ditindaklanjuti sesuai …

Read More »

Bupati Kutim Perkuat BPD Lima Desa di Bengalon

Pelantikan tujuh anggota BPD PAW dari lima desa di Bengalon memastikan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan desa tetap berjalan. ADVERTORIAL – Tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antarwaktu (PAW) dari lima desa di Kecamatan Bengalon resmi mengisi kekosongan keanggotaan untuk melanjutkan fungsi perencanaan, pembahasan anggaran, dan pengawasan pemerintahan …

Read More »

Tata Kelola Desa Jadi Fokus Penguatan Abpednas

Tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan dari tingkat desa didorong semakin kuat melalui peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas). JAKARTA – Penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan dari tingkat desa menjadi salah satu perhatian dalam penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional …

Read More »

Desa Sambungan Selatan Perkuat Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Desa Sambungan Selatan meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa dalam penilaian Desa Antikorupsi, dengan capaian tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menjadi contoh bagi desa lain di Tana Tidung. TANA TIDUNG – Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung (Tana Tidung), Kalimantan Utara (Kaltara), dinilai …

Read More »

Kades Baru Dua Desa di Sinjai Diminta Utamakan Pelayanan Masyarakat

Dua desa di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai, memasuki fase baru setelah kepala desa pengganti antarwaktu dilantik, dengan penguatan pelayanan, administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelibatan masyarakat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. SINJAI – Pemerintahan Desa Samaturue dan Desa Saotengah memasuki babak baru setelah dua Kepala Desa (Kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) …

Read More »

Desa Limbongan Raih Nilai 94,5, Enam Catatan KPK Jadi Pekerjaan Rumah

Predikat istimewa Desa Limbongan menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan, literasi digital, dan pelayanan publik agar praktik antikorupsi berjalan berkelanjutan. BELITUNG TIMUR – Desa Limbongan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diminta tidak berhenti pada capaian predikat istimewa dalam penilaian Percontohan Desa Antikorupsi 2026, …

Read More »

Enam Angkatan, Program Benchmarking Bawa 100 Kepala Desa ke China

KUNMING – Lebih dari 20 kepala desa dan perangkat terkait asal Indonesia membawa pulang sejumlah pembelajaran mengenai pembangunan pedesaan setelah mengikuti program benchmarking selama sepekan di Provinsi Yunnan, China. Kegiatan yang berlangsung pada 9-15 September 2026 itu memperkenalkan peserta pada praktik tata kelola desa, pengembangan industri lokal, pertanian digital, pariwisata …

Read More »

Masa Jabatan Kades Mau Diperpanjang Lagi, Kapasitas dan Pengawasan Jadi Sorotan

JAKARTA – Wacana kembali memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades) tidak hanya menyangkut lamanya seorang pemimpin berada di pemerintahan desa, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan anggaran desa. Perdebatan itu mengemuka setelah kelompok Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) meminta pemerintah mempertimbangkan tambahan masa jabatan …

Read More »

BPD Kebumen Didorong Perkuat Pengawasan Pemerintahan Desa

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

Read More »

KPK Cek Konsistensi Desa Antikorupsi Limau Manis di Natuna

NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028. Monitoring implementasi …

Read More »