Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KENDAL – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didorong mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan potensi ekonomi dan menyelesaikan persoalan lingkungan di wilayah pedesaan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mendorong penyusunan peraturan desa tentang tata kelola potensi lokal agar sumber daya setiap desa dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Tengah, Abdul Kholik, dalam pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Abpednas Kabupaten Kendal dan pengurus tingkat kecamatan di Gelanggang Olahraga (GOR) Kendal Sport Center, Kamis (05/11/2026).
Menurut Abdul Kholik, pengembangan ekonomi desa perlu disesuaikan dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Desa dengan potensi pertanian, misalnya, didorong meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan pola tanam yang lebih optimal.
“Bagi desa yang potensinya pertanian, agar bisa memaksimalkan potensi pertanian desa. Tiap tahun bisa dua kali panen padi dan satu kali palawija,” ucapnya.
Selain sektor pertanian, pengembangan potensi juga diarahkan pada sumber daya kelautan serta pengelolaan mata air dan sumber air di desa-desa yang berada di kawasan hutan maupun pegunungan. Abpednas Jawa Tengah menyatakan akan menjalin kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung upaya tersebut.
“Dalam hal ini kami akan berkolaborasi dengan BI dan akan disupport oleh BI,” ujarnya.
Di luar pengembangan ekonomi, BPD juga didorong menjadi penggerak penyelesaian persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Abdul Kholik menyebut penanganan sampah di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan karena baru 27 persen dari total sampah yang dikelola.
Ia menilai persoalan sampah harus ditangani mulai dari lingkungan desa agar tidak mencemari sungai dan merusak kawasan permukiman. Karena itu, BPD diharapkan dapat bekerja bersama perangkat daerah terkait untuk mendorong penyelesaian masalah tersebut.
“Jangan sampai sungai banyak sampah, karena kota akan indah jika ada sungai, maka jika membuang sampah di sungai, akan merusak keindahan. Sampah di desa, selesai di desa, maka BPD bisa jadi pelopor bareng-bareng dengan Dispermasdes untuk kolaborasi mengatasi permasalah sampah,” katanya.
Penguatan kelembagaan BPD di Kendal juga didukung Kejaksaan Negeri Kendal melalui fasilitasi pembentukan keanggotaan serta kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus Abpednas.
Dari sinergi tersebut, jumlah keanggotaan BPD yang tercatat mencapai 1.935 orang. Jumlah itu terdiri atas 1.420 anggota aktif dan 515 simpatisan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama, menyatakan pihaknya akan terus mengoptimalkan program Jaksa Garda Desa untuk mendukung program prioritas nasional. Dukungan tersebut dilakukan melalui penerangan dan pendampingan hukum bagi pemerintah desa.
“Diharapkan seluruh pendampingan dan penegakan hukum yang sudah dilakukan, akan memberikan dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan arahan program Asta Cita presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap BPD dapat menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan secara optimal. Dalam fungsi legislasi, BPD bersama kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
“BPD juga sebagai fungsi aspirator. Menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, sekaligus sebagai fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja kepala desa dan pemerintah desa,” ujarnya.
Penguatan fungsi BPD diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan organisasi, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemanfaatan potensi lokal, serta penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat desa. []
Redaksi02
