Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
NUNUKAN – Sebanyak 260 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 52 desa di enam kecamatan di Kabupaten Nunukan (Nunukan) mengikuti pengambilan sumpah dan pembinaan untuk memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa.
Penguatan kelembagaan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif. Melalui fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan, anggota BPD diharapkan dapat memastikan kepentingan masyarakat tersampaikan kepada pemerintah desa.
Pengambilan sumpah dipimpin Bupati Nunukan Irwan Sabri di Kecamatan Tulin Onsoi, Sabtu (07/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti anggota BPD dari Kecamatan Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung Atulai, Sembakung, Lumbis, dan Lumbis Ogong, sebagaimana diberitakan Simp4tik, Sabtu (07/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan (Nunukan), Helmi Pudaaslikar, menjelaskan bahwa seluruh anggota yang mengikuti kegiatan tersebut telah melalui proses pemilihan di masing-masing desa.
“Secara khusus untuk enam kecamatan ini, seluruhnya terdiri dari 52 desa dengan jumlah 260 orang anggota BPD yang hari ini diambil sumpah oleh Bapak Bupati Nunukan,” jelas Helmi.
Menurut Helmi, pembinaan diberikan sebagai bekal bagi anggota BPD agar memahami tanggung jawab kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Kedua fungsi tersebut menjadi landasan bagi BPD dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah desa.
“BPD memiliki tugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Kemudian, BPD juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa,” terangnya.
Komposisi anggota BPD yang mengikuti pengambilan sumpah terdiri atas anggota yang kembali terpilih dan anggota baru. Perpaduan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus menghadirkan semangat baru dalam memperkuat kelembagaan desa.
Helmi menekankan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa harus dibangun berdasarkan kemitraan, bukan persaingan. Kolaborasi kedua unsur tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan selaras.
“Kami berpesan bahwa BPD itu adalah mitra bagi pemerintah desa, bukan lawan dan bukan saingan. Mereka harus membangun kolaborasi yang baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berharap mereka bisa berjalan kompak,” tegasnya.
Pengambilan sumpah di Kecamatan Tulin Onsoi merupakan titik ketiga sekaligus rangkaian terakhir kegiatan tersebut di sejumlah wilayah Nunukan.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di wilayah Pulau Nunukan yang mencakup Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik. Sementara itu, pelaksanaan di wilayah Krayan didelegasikan kepada masing-masing camat.
Melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan tersebut, DPMD Nunukan berharap seluruh anggota BPD mampu menjalankan amanah secara optimal. Keberadaan BPD diharapkan semakin efektif dalam memperjuangkan aspirasi warga, mengawasi jalannya pemerintahan, serta membangun kemitraan dengan pemerintah desa demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. []
Redaksi02
