BREBES – Digitalisasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diperkuat melalui pelatihan bagi sekretaris desa agar pemanfaatan teknologi tidak sekadar memindahkan proses administrasi ke aplikasi, tetapi juga meningkatkan ketepatan data, transparansi anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Implementasi Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan …
Read More »PIMPASA Dikukuhkan, Imigrasi Perluas Edukasi hingga Desa Sumut
MEDAN – Pengawasan keimigrasian di Sumatera Utara (Sumut) diperkuat hingga tingkat desa melalui pengukuhan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan penetapan 171 Desa Binaan Imigrasi. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) sejak dari lingkungan masyarakat. Pengukuhan tersebut dilakukan …
Read More »Terungkap di Persidangan, Sekdes Disebut Dibanderol Rp175 Juta
SEMARANG – Kesaksian Kepala Desa (Kades) Arumanis, Sumarjiono, dalam sidang dugaan pemerasan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati mengungkap rincian uang yang disebut harus disiapkan calon perangkat desa. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (24/8/2026), nominal yang disebut mencapai Rp175 juta untuk jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) …
Read More »Mahasiswa Undip Edukasi Warga Desa Poncoruso Soal Administrasi Kependudukan
SEMARANG – Warga Desa Poncoruso, Kabupaten Semarang, mendapat edukasi mengenai prosedur layanan administrasi kependudukan melalui kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) IDBU 17 Universitas Diponegoro (Undip). Sosialisasi tersebut diarahkan untuk membantu warga memahami persyaratan, alur, dan batas waktu pengurusan berbagai dokumen kependudukan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 Agustus 2026 …
Read More »9 Gampong di Abdya Raih Status Desa Mandiri, Dapat Peluang Insentif
ACEH – Sembilan gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memperoleh status Desa Mandiri tahun 2026, yang membuka peluang bagi masing-masing gampong mendapatkan tambahan insentif melalui Alokasi Kinerja Dana Desa dari pemerintah pusat. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil Indeks Desa 2025 dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor …
Read More »Karawang Siapkan Pilkades Elektronik di 67 Desa
KARAWANG – Pilkades Elektronik 67 Desa Dijadwalkan Serentak pada 22 November Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menetapkan 67 desa sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik yang dijadwalkan berlangsung serentak pada 22 November 2026. Tahapan pelaksanaan akan mulai berjalan pada 24 Agustus 2026, dengan anggaran yang telah diefisienkan menjadi Rp6,7 …
Read More »Keterwakilan Perempuan di Desa Didorong Lewat Penyempurnaan Regulasi
JAKARTA – Pemerintah membuka peluang penyempurnaan regulasi pemerintahan desa untuk memperluas ruang perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Langkah tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan di Jakarta. Mendagri akan …
Read More »Dari Aspirasi Warga, Desa Dampang Susun Agenda Pembangunan 2027
BULUKUMBA – Pemerintah Desa (Pemdes) Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, mulai mematangkan arah pembangunan desa untuk 2027 dengan menyaring aspirasi warga melalui Musyawarah Desa (Musdes). Forum yang digelar bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran (TA) 2027 sekaligus daftar usulan RKPDes …
Read More »DPRD Magelang Desak Perbaikan Mekanisme Pilkades Demi Kepastian Hukum
MAGELANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang (Magelang) mendorong revisi regulasi pemilihan kepala desa agar lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencegah sengketa. Usulan tersebut mengemuka dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pemilihan kepala desa serta pengangkatan perangkat desa. Pembahasan berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Magelang …
Read More »Rentang Kendali Dipangkas, Manggarai Usulkan Pembentukan 52 Desa Baru
MANGGARAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai terus memperjuangkan pembentukan 52 desa baru sebagai upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan hingga ke wilayah pelosok. Usulan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara