Tag Archives: pengawasan desa

Pelantikan tujuh anggota BPD PAW dari lima desa di Bengalon memastikan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan desa tetap berjalan. ADVERTORIAL – Tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antarwaktu (PAW) dari lima desa di Kecamatan Bengalon resmi mengisi kekosongan keanggotaan untuk melanjutkan fungsi perencanaan, pembahasan anggaran, dan pengawasan pemerintahan …

Tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan dari tingkat desa didorong semakin kuat melalui peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas). JAKARTA – Penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan dari tingkat desa menjadi salah satu perhatian dalam penguatan peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional …

Desa Pelita di Halmahera Utara diperkuat sebagai bagian dari deteksi dini kerawanan keimigrasian melalui koordinasi perangkat desa dengan jajaran Imigrasi. HALMAHERA UTARA – Desa Pelita, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), diperkuat sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap kerawanan keimigrasian, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak …

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta 391 Ketua BPD menjalankan pengawasan pemerintahan dan anggaran desa secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan Kades. SINTANG – Sebanyak 391 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang diminta menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hubungan dengan Kepala Desa (Kades), baik …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

RIAU – Pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat melalui kolaborasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas pengawasan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Jaksa Agung Muda …

KABUPATEN GORONTALO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo memperkuat pengawasan pembangunan desa melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo guna memastikan pelaksanaan program nasional dan daerah berjalan tepat sasaran serta sesuai aturan. Penguatan kolaborasi tersebut disampaikan Bupati Kabupaten (Kab) Gorontalo Sofyan Puhi dalam kegiatan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kab …

JAKARTA – Upaya pencegahan korupsi di tingkat desa kini makin diperkuat melalui pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyatakan bahwa …

DENPASAR – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperkuat pengawasan orang asing hingga tingkat desa di Bali melalui pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), sebagai langkah preventif untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian. Program ini berjalan beriringan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi Dharma Dewata yang berperan secara taktis di lapangan. …