Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PURUK CAHU – Penguatan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi pekerjaan penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Murung Raya (Mura). Untuk mendorong peran tersebut, Bupati Mura Heriyus meminta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memperkuat kapasitas kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Heriyus saat mengukuhkan 32 anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Mura periode 2026–2030 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Jumat (30/10/2026), sebagaimana diberitakan Rakyat Kalteng, Jumat, (30/10/2026).
Heriyus menegaskan, BPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga tersebut tidak hanya menjadi mitra kepala desa, tetapi juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, merumuskan peraturan desa, serta mengawasi kinerja kepala desa.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya segenap jajaran pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Murung Raya,” ucap Heriyus.
Menurutnya, keberadaan BPD harus mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Karena itu, hubungan antara BPD dan kepala desa perlu dibangun melalui komunikasi yang harmonis serta kemitraan yang saling mendukung.
Dalam arahannya, Heriyus menitipkan tiga prioritas kepada pengurus ABPEDNAS yang baru dikukuhkan.
Pertama, memperkuat sinergi dan kemitraan antara BPD dengan kepala desa. Kedua, memastikan aspirasi masyarakat dapat ditampung secara bijaksana, responsif, dan objektif untuk diterjemahkan menjadi program prioritas desa. Ketiga, menjaga integritas serta profesionalisme, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran desa.
Heriyus juga menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa, termasuk program pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi lokal.
Selain itu, pengelolaan anggaran desa harus dipastikan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya juga berharap ABPEDNAS Murung Raya dapat menjadi contoh organisasi BPD yang aktif, inovatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan desa di Bumi Tana Malai Tolung Lingu yang kita cintai ini,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABPEDNAS Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Karlulyn, yang melantik dan mengambil sumpah janji pengurus, juga meminta organisasi tersebut menjalankan fungsinya secara optimal. Penguatan peran BPD dinilai penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa.
Kepengurusan DPC ABPEDNAS Mura dibentuk melalui musyawarah pada 14 Februari 2026. Berdasarkan laporan Ketua Panitia Madiadan, organisasi tersebut memiliki 32 anggota yang kemudian dilantik dan dikukuhkan dalam kegiatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menyatakan komitmennya mendukung penguatan kelembagaan desa. Namun, Heriyus mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan juga membutuhkan dukungan, inovasi, dan kerja sama seluruh unsur yang terlibat di tingkat desa.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura Rumiadi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta tamu undangan lainnya. Penguatan peran BPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat keterwakilan masyarakat, dan mendorong pemerintahan desa yang semakin bertanggung jawab. []
Redaksi02
