Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Meski prevalensi tengkes NTB mencapai 12,5 persen dan berada di bawah target provinsi maupun nasional, Lombok Timur masih mencatat angka tertinggi sebesar 19,38 persen.
MATARAMÂ DESA NUSANTARA – Keberhasilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menekan prevalensi tengkes hingga 12,5 persen pada triwulan II 2026 belum merata di seluruh wilayah. Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menjadi daerah dengan angka tertinggi, yakni 19,38 persen, sehingga pemerintah provinsi mendorong intervensi yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan dan data masing-masing daerah.
Kesenjangan capaian tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB 2026 di Gedung Sangkareang, Mataram, Kamis (29/10/2026). Forum itu membahas penguatan kerja lintas sektor untuk mempercepat penurunan prevalensi, terutama di wilayah yang masih mencatat angka relatif tinggi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti menekankan pentingnya pemetaan persoalan secara terperinci sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi. Menurutnya, setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda sehingga program penanganan harus disusun berdasarkan kondisi lapangan dan didukung data yang akurat.
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” kata Nelly dalam rapat tersebut, sebagaimana diberitakan Disway Lombok, Kamis (29/10/2026).
Nelly juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyia-nyiakan waktu untuk memperkuat program pencegahan. Pasalnya, survei gizi nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada April 2027. Lotim menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus agar penurunan prevalensinya dapat berlangsung lebih signifikan.
“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri memaparkan data prevalensi tengkes kabupaten/kota pada 2026. Setelah Lotim dengan angka 19,38 persen, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat prevalensi 12,55 persen, disusul Kabupaten Bima (Kab. Bima) sebesar 12,05 persen.
Secara keseluruhan, prevalensi NTB sebesar 12,5 persen hingga triwulan II 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target Pemerintah Provinsi NTB tahun ini sebesar 20,2 persen maupun target nasional sebesar 17,2 persen. Namun, capaian agregat provinsi belum mencerminkan pemerataan penurunan di setiap kabupaten dan kota.
Karena itu, TPPS NTB menilai pengawasan dan intervensi perlu tetap diperkuat, terutama pada wilayah yang masih masuk kategori berisiko tinggi. Upaya tersebut mencakup pemetaan kebutuhan logistik, pemantauan status gizi, perbaikan kebersihan lingkungan, serta pendampingan terhadap 40 desa berdaya yang menjadi sasaran intervensi.
“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelas Hamzi Fikri.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan sisa waktu sebelum survei berikutnya untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan pemetaan yang lebih akurat dan koordinasi lintas sektor, capaian penurunan di tingkat provinsi diharapkan diikuti perbaikan yang lebih merata, khususnya di Lotim. []
Redaksi 01
