ASAHAN – Dugaan belum dibayarkannya honorarium anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, selama 12 bulan memunculkan desakan agar pengelolaan anggaran desa diperiksa secara transparan. Pemerintah desa diminta menjelaskan apakah hak anggota BPD tersebut telah dianggarkan, dicairkan, dan bagaimana pertanggungjawaban pembayarannya. Informasi mengenai dugaan tunggakan itu disampaikan …
Read More »BPD Mura Diminta Perketat Pengawasan Pemerintahan Desa
PURUK CAHU – Penguatan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat menjadi pekerjaan penting bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Murung Raya (Mura). Untuk mendorong peran tersebut, Bupati Mura Heriyus meminta pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memperkuat kapasitas kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin transparan, akuntabel, dan berpihak …
Read More »Desa Toapaya Selatan Bahas Perubahan APBDes 2026
BINTAN – Transparansi dan ketepatan alokasi anggaran menjadi perhatian dalam Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2026 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Rabu (28/10/2026). Forum yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa Toapaya Selatan itu membahas penyesuaian anggaran agar tetap …
Read More »57 Pj Kepala Desa di Kuansing Dilantik, Dana Desa Jadi Perhatian
TELUK KUANTAN – Sebanyak 57 penjabat (Pj) kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, mendapat amanah untuk memastikan pemerintahan desa tetap berjalan, pelayanan masyarakat terjaga, dan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan serta akuntabel. Pelantikan dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kuansing Muradi yang mewakili Bupati Kuansing Muklisin di …
Read More »Pemkab Paser Perkuat Pengawasan Anggaran Lewat Desa Antikorupsi
PASER – Pemerintah desa dituntut tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga terbuka dalam mengelola anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Prinsip tersebut menjadi fokus penilaian Desa Antikorupsi 2026 di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (22/10/2026). Penilaian yang didukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser …
Read More »Monitoring BUMDes Desa Gelang, Camat Sumberbaru Tekankan Perencanaan Usaha
JEMBER – Perencanaan usaha yang jelas sebelum pengajuan dana menjadi perhatian utama dalam monitoring pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Rabu (21/10/2026). Pemerintah kecamatan mengingatkan pentingnya kesiapan konsep usaha, ketertiban administrasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk mencegah persoalan hukum serta …
Read More »64 Aparatur Desa di Meranti Dibekali Pemahaman Hukum Keuangan
MERANTI – Penguatan kapasitas kepala desa dan pengelola keuangan menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk mencegah persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebanyak 64 peserta dari tiga kecamatan mengikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa, Selasa (20/10/2026). …
Read More »SiGAP Desa Diperkenalkan di Kuningan, Pelaporan Pembangunan Disiapkan Lebih Akuntabel
KUNINGAN – Pemerintah desa di Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mulai diperkenalkan pada sistem pemantauan dan pelaporan pembangunan yang lebih terstruktur melalui Sistem Informasi dan Pedoman Monitoring Pelaporan Pembangunan Desa (SiGAP Desa). Sistem ini diharapkan membantu desa menyusun laporan pembangunan secara lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasi SiGAP …
Read More »Desa Tohpati Bahas Perubahan APBDes 2026, Transparansi Jadi Sorotan
KLUNGKUNG – Pemerintah Desa (Pemdes) Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke-II Tahun Anggaran 2026, Minggu (11/10/2026). Forum yang berlangsung di ruang rapat Kantor Desa Tohpati tersebut menjadi bagian dari proses penetapan kebijakan anggaran dan arah pembangunan …
Read More »Desa di Alor Terapkan Keterbukaan Anggaran untuk Lawan Korupsi
ALOR – Transparansi Dana Desa Jadi Strategi Adang Buom Perkuat Pencegahan Korupsi Pemerintah Desa Adang Buom, Kabupaten Alor (Alor), Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadikan keterbukaan pengelolaan anggaran sebagai langkah utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan mencegah praktik korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi anggaran kepada …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara