Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta 391 Ketua BPD menjalankan pengawasan pemerintahan dan anggaran desa secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan Kades.
SINTANG – Sebanyak 391 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang diminta menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hubungan dengan Kepala Desa (Kades), baik yang harmonis maupun yang kurang baik, tidak boleh memengaruhi penilaian terhadap kinerja dan penggunaan anggaran desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat membuka Rapat Kerja Ketua BPD se-Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila, Selasa (22/9/2026). Kegiatan itu digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan diikuti 391 Ketua BPD dari seluruh wilayah Sintang.
Bala menegaskan BPD memiliki tanggung jawab mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memastikan anggaran dan kegiatan desa berjalan sesuai ketentuan.
“Kita tahu di pemerintahan desa juga ada anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus dikawal oleh BPD,” kata Bala sebagaimana diberitakan Tribun Pontianak, Selasa, (22/09/2026).
Ia mengatakan telah melihat pelaksanaan tugas sejumlah BPD di beberapa desa. Sebagian dinilai telah menjalankan perannya dengan baik, tetapi masih ditemukan persoalan dalam hubungan antara BPD dan Kades.
Salah satu persoalan muncul ketika BPD menempatkan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan Kades. Menurut Bala, kondisi tersebut dapat membuat fungsi pengawasan bergeser menjadi persoalan hubungan pribadi.
“Ada juga yang tidak sesuai, misalnya menempatkan diri sebagai musuh kepala desa,” ujarnya.
Bala menjelaskan, fungsi pengawasan BPD memiliki mekanisme dan aturan yang harus menjadi pedoman. Karena itu, komunikasi yang kurang baik dengan Kades tidak semestinya memengaruhi objektivitas BPD dalam menjalankan tugas.
Sebaliknya, hubungan yang terlalu dekat juga dinilai dapat mengurangi ketegasan pengawasan apabila setiap kebijakan pemerintahan desa selalu disetujui tanpa pemeriksaan yang memadai.
“Kalau komunikasi BPD dengan Kades bagus, semua disetujui. Itu juga tidak benar,” tegasnya.
Menurut Bala, kedua kondisi tersebut sama-sama berpotensi membuat penilaian terhadap pemerintahan desa menjadi tidak objektif. Hubungan yang buruk dapat menyebabkan seluruh kinerja Kades dinilai negatif, sedangkan hubungan yang terlalu baik berisiko membuat persoalan dalam pemerintahan desa tidak terlihat.
Karena itu, ia meminta BPD dan Kades tetap membangun hubungan kerja yang baik dengan batas profesional yang jelas. Fungsi pengawasan harus tetap berjalan berdasarkan aturan, bukan dipengaruhi hubungan emosional.
“Saya berharap relasi antara BPD dan Kades tetap bagus, tetapi pengawasan juga tetap profesional, bukan emosional,” pesannya.
Bala juga meminta setiap temuan atau persoalan disampaikan melalui forum resmi pemerintahan desa. Penyampaian koreksi secara tepat diharapkan dapat menjaga hubungan kerja sekaligus memastikan persoalan ditindaklanjuti.
“Kalau ada koreksi dari BPD, sampaikan dengan elegan saat rapat di desa,” tambahnya.
Dengan pola tersebut, BPD diharapkan tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa menjadikan perbedaan hubungan dengan Kades sebagai dasar dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
