PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur empat alasan sah dan lima tahapan pemberhentian perangkat desa, dengan ancaman pencabutan keputusan serta sanksi bagi Kades yang mengabaikan prosedur. NASIONAL DESA NUSANTARA – Kepala desa (Kades) tidak dapat memberhentikan perangkat desa hanya berdasarkan keputusan sepihak. Selain harus memiliki alasan hukum yang sah, proses …
Read More »Pengawasan Desa Jadi Sorotan, BPD Sintang Diminta Tetap Profesional
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta 391 Ketua BPD menjalankan pengawasan pemerintahan dan anggaran desa secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan Kades. SINTANG – Sebanyak 391 Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sintang diminta menjaga objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa. Hubungan dengan Kepala Desa (Kades), baik …
Read More »Pansus 9 DPRD Banyumas Akan Temui PPDI Bahas Aturan Pilkades
BANYUMAS – Rancangan aturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Banyumas masih dalam tahap pembahasan, termasuk ketentuan mengenai status perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Panitia Khusus (Pansus) 9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas berencana mempertemukan pembahasan tersebut dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) …
Read More »Sinergi Pemkab dan Kejaksaan, Awasi Pengelolaan Keuangan Desa
KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa, dengan mengingatkan seluruh Kepala Desa (Kades) agar tidak keliru dalam penggunaan dana desa yang berpotensi berujung pada persoalan hukum. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kotim, Halikinnor, saat kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah …
Read More »Dugaan ASN dan Kades Terlibat Kampanye: Bawaslu Lakukan Penyelidikan di Pilbup Bandung
BANDUNG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung kembali mengungkap dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) dalam kampanye Pilkada 2024. Temuan ini mencuat seiring laporan mengenai pelanggaran netralitas ASN serta pemberian fasilitas kepada pasangan calon tertentu. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi …
Read More »Penyalahgunaan Dana Desa oleh Mantan Pj Kades Probolinggo Terbongkar
PROBOLINGGA – Seorang mantan penjabat (pj) kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ditangkap oleh anggota unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo Kota karena menyelewengkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 200 juta. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa malah dipakai untuk kepentingan …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara