Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemkab Bekasi menyiapkan tahapan Pilkades 2026 untuk 154 desa sekaligus mempersiapkan pergantian anggota BPD yang masa jabatannya berakhir pada tahun yang sama.
BEKASI – Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi masuk dalam persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 seiring berakhirnya masa jabatan kepala desa pada 28 September 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga menyiapkan mekanisme pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masa jabatannya berakhir pada 18 Juli 2026.
Persiapan kedua agenda tersebut dilakukan secara bersamaan karena berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan desa. Pemkab Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai menyusun tahapan Pilkades sekaligus mempersiapkan mekanisme pengisian anggota BPD yang baru.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bekasi Ida Farida mengatakan persiapan Pilkades untuk 154 desa masih dikonsultasikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
“Bapak dan Ibu tentunya besok akan menghadapi situasional di tahun 2026. Kita akan berlangsung proses ajang pemilihan Kepala Desa. Ada 154 Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya. Itu juga sedang digodok, sedang dikonsultasikan ke pemerintah provinsi maupun ke pusat,” ujar Ida Farida saat membuka acara pembinaan peningkatan kapasitas Ketua dan Anggota BPD secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Kamis (26/09/2025).
Selain kepala desa, masa jabatan anggota BPD juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan desa. Mekanisme pergantian anggota lembaga tersebut dipersiapkan karena masa jabatan BPD akan berakhir pada 18 Juli 2026.
“Jadi kembali lagi, ini nanti pemilihan BPD juga. Ini akan habis masa jabatannya di tanggal 18 Juli 2026. Ada aturan, ada mekanismenya. Yang hari ini sudah disiapkan narasumber yang kompeten,” lanjutnya.
Menurut Ida, kesiapan kedua agenda tersebut membutuhkan koordinasi antarpihak agar tahapan yang telah disusun dapat berjalan sesuai jadwal. Pemkab Bekasi juga akan melakukan penanganan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Karena kita bekerja adalah teamwork, bukan one man show. Gak ada kerja jalan sendiri-sendiri. Kita teamwork. Karena inilah mungkin pola orang Indonesia, musyawarah mufakat. Dengan persiapan yang matang, dengan jadwal yang kita taati, serta komunikasi yang efektif, insya Allah situasi keamanan di desa terjaga,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Jumat (26/09/2025), DPMD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan jadwal tahapan Pilkades mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan. Pemkab Bekasi juga masih mengkaji bentuk pemungutan suara yang akan digunakan.
“Waktu ini bagaikan pedang, kadang kita tidak terasa. Rasanya baru kemarin kita 17-an, sekarang sudah masuk September. Artinya, dengan persiapan yang matang, insya Allah semua berjalan lancar. Proses Pilkades, apakah nanti pemilihan langsung, e-voting, dan sebagainya itu ranah KPU, atau sedang kita kaji. Kami nanti dapatkan informasi, kemudian dari DPMD juga akan menyampaikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bekasi Iman Santoso mengatakan pembinaan kapasitas anggota BPD diarahkan untuk memperkuat kelembagaan desa menghadapi agenda pemerintahan pada 2026. BPD dinilai memiliki peran dalam pengawasan pemerintahan desa dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“BPD harus memahami perannya dengan baik, terutama dalam pengawasan jalannya pemerintahan desa. Dengan kapasitas yang semakin baik, BPD akan mampu menjalankan fungsi kontrol dan menyerap aspirasi masyarakat secara optimal,” ucap Iman Santoso.
Persiapan Pilkades dan pergantian BPD tersebut menjadi bagian dari agenda penataan pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Penyusunan jadwal, mekanisme, serta penguatan kapasitas BPD diarahkan agar proses pergantian kepemimpinan dan kelembagaan desa dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. []
Redaksi02 | Nadiya.
