Utama

MAROS – Sebanyak 64 desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, bersiap menghadapi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada April 2027 dengan perubahan aturan pencalonan yang dapat menentukan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa. Salah satu ketentuan baru memungkinkan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, sedangkan kemenangan kotak kosong berpotensi membuat desa …

TAPANULI SELATAN – Pemerintah Desa Marancar Julu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, memprioritaskan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga di tengah keterbatasan anggaran. Upaya tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2027 di Kantor Kepala Desa Marancar Julu, Senin (12/10/2026). …

KEPULAUAN MERANTI – Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, didorong memperkuat kepatuhan hukum dalam mengelola Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah ini diperkuat melalui penerangan hukum yang diikuti 60 peserta dari 30 desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, dan Pulau Merbau, Senin (12/10/2026). Kegiatan …

SUMBAWA BESAR – Sebanyak 12 desa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sasaran prioritas pembangunan pada 2027 setelah pemutakhiran Indeks Desa (ID) 2026 menunjukkan masih adanya desa yang berstatus berkembang. Pembenahan diarahkan pada aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kementerian …

JEMBER – Pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Karena itu, aparatur desa didorong memperkuat akuntabilitas anggaran sekaligus mencegah kesalahan administrasi sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Upaya tersebut menjadi fokus dalam …

MINAHASA SELATAN – Penguatan peraturan desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi fokus bimbingan teknis yang diikuti perwakilan 50 desa dari Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, pada 12–14 Oktober 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan rancangan peraturan desa yang dapat ditindaklanjuti sesuai …

CILACAP – Kepala desa di Kabupaten Cilacap diingatkan agar tidak menanggung pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan uang pribadi, apalagi sampai berutang, demi mengejar pelunasan pajak. Peringatan ini menjadi perhatian bagi tata kelola pemungutan pajak di tingkat desa, terutama ketika aparat desa ikut mendorong warga memenuhi …

BONE BOLANGO – Ketertiban pencatatan aset menjadi salah satu tanggung jawab penting pemerintah desa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Barang yang dibeli menggunakan anggaran desa harus segera dicatat dan dikelola secara resmi, bukan disimpan atau digunakan secara pribadi hingga pemeriksaan oleh Inspektorat mendekat. Peringatan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bone …

AMBON – Penurunan alokasi dana desa menjadi tantangan bagi pemerintah desa di Kota Ambon, Maluku, dalam mempertahankan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta memperkuat koordinasi, menyepakati prioritas kebutuhan warga, serta merancang program yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pesan tersebut …

JAKARTA – Keberlanjutan usaha Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dinilai membutuhkan pendampingan setelah bantuan pemerintah diberikan. Tanpa fasilitasi lanjutan, peralatan produksi, modal, dan pelatihan berisiko tidak berkembang menjadi kegiatan usaha yang mampu menopang perekonomian desa dalam jangka panjang. Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Kementerian Desa …