Pemerintahan

TAMBOLAKA – Sebanyak 65 dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, belum mencairkan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa segera mengajukan permohonan pencairan sesuai ketentuan agar program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Kepala …

JAKARTA – Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah desa menjadi alasan munculnya dorongan agar pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa. Kebijakan tersebut diusulkan untuk membantu pembangunan dan pemeliharaan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat desa, tetapi tidak selalu mampu dibiayai melalui anggaran desa. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan …

BANYUMAS – Pembangunan 58 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghadapi persoalan tata ruang karena seluruh lokasi tersebut berada di kawasan yang masuk kategori lahan hijau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini menunggu kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat untuk memberikan kepastian terhadap penggunaan lahan yang telanjur …

JAKARTA – Keterbatasan anggaran pemerintah desa dinilai menjadi alasan perlunya pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan jalan desa. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sofwan Dedy Ardyanto mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028. Monitoring implementasi …

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …

JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …

KULON PROGO – Sejumlah lurah di Kabupaten Kulon Progo memilih menunda penandatanganan berita acara serah terima aset Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebelum proses verifikasi dan validasi (verval) rampung. Sikap tersebut diambil untuk menghindari persoalan administrasi maupun hukum akibat aset yang diterima belum dipastikan kesesuaian fisik, spesifikasi, dan nilainya. Lurah …