Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028.
Monitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi dilakukan KPK pada Senin (14/9/2026) di Gedung Pertemuan Desa Limau Manis. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Desa Antikorupsi KPK Ariz Dedy Arham bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, sebagaimana diberitakan Tribun Batam, Senin, (14/09/2026).
Desa Limau Manis sebelumnya meraih nilai 94 dengan kategori istimewa dan ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi pada 2023. Capaian tersebut menjadi dasar bagi KPK untuk melihat apakah indikator dan praktik tata kelola yang telah dibangun masih diterapkan secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, tahun 2023 yang lalu Desa Limau Manis mendapatkan nilai 94 dengan kategori istimewa,” ujar Ariz.
Ariz menjelaskan, monitoring idealnya dilakukan setiap dua tahun. Namun, sejumlah kendala membuat kegiatan pemantauan baru dapat kembali dilakukan pada 2026.
“Kami melakukan kegiatan monitoring untuk menjaga konsistensi Desa Limau Manis dan memastikan desa ini tetap menjadi desa antikorupsi,” katanya.
Hasil pemantauan kali ini tidak langsung menentukan status Desa Limau Manis sebagai desa percontohan. KPK menjadwalkan penilaian ulang pada 2028 untuk melihat kelayakan desa tersebut mempertahankan predikatnya.
“Pada tahun 2028 kami akan datang kembali ke sini untuk melakukan penilaian ulang. Akan kita lihat apakah Desa Limau Manis masih pantas untuk dijadikan percontohan,” jelas Ariz.
Selain mempertahankan capaian Desa Limau Manis, KPK mendorong pengalaman desa tersebut menjadi pembelajaran bagi wilayah lain di Natuna. Salah satu desa yang akan mengikuti penilaian Desa Antikorupsi adalah Desa Sepempang.
“Kami berterima kasih kepada Desa Limau Manis yang bersedia menjadi guru bagi Desa Sepempang dalam rangka menjadi desa percontohan antikorupsi yang kedua di Kabupaten Natuna,” ujarnya.
Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyambut monitoring tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi keberlanjutan program yang telah diterapkan. Menurutnya, predikat yang diperoleh Desa Limau Manis pada 2023 merupakan hasil dari proses observasi, pendampingan, pembinaan, pemenuhan indikator, hingga penilaian langsung KPK.
“Pada tahun 2023, Desa Limau Manis menjadi satu-satunya desa di Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih sebagai desa percontohan antikorupsi tingkat nasional,” kata Jarmin.
Jarmin menilai nilai 94 dengan kategori istimewa bukan sekadar pencapaian angka, melainkan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui praktik pemerintahan sehari-hari.
“Predikat Desa Antikorupsi bukanlah garis akhir. Justru predikat tersebut merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.
Untuk mempertahankan budaya tersebut, Jarmin meminta Pemerintah Desa Limau Manis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat terus menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Ia juga berharap pola yang diterapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Natuna.
Pemkab Natuna menyatakan siap menerima masukan, rekomendasi, dan evaluasi dari KPK sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.
“Jangan sampai setelah memperoleh penghargaan, semangat antikorupsi menjadi berkurang. Sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa apa yang dinilai dan diapresiasi KPK pada 2023 benar-benar menjadi budaya yang terus hidup dan berkembang di Desa Limau Manis,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
