Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DPRD Kukar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik setelah alokasi belanja modal dalam Perubahan APBD 2026 meningkat sekitar Rp373,67 miliar menjadi Rp1,331 triliun.
ADVERTORIAL – Alokasi belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meningkat dari Rp957,33 miliar menjadi Rp1,331 triliun dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kenaikan sekitar Rp373,67 miliar tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar mendorong percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun.
Penambahan belanja modal itu menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur anggaran yang disepakati DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar melalui Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidang I di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Tenggarong, Rabu (30/09/2026).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar menyampaikan laporan hasil pembahasan anggaran.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan penyelesaian pembahasan Raperda menjadi bagian dari tanggung jawab legislatif bersama pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan.
“Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tugas negara dengan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda,” ucap Ahmad Yani.
Berdasarkan laporan Banggar yang dibacakan Farida dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), peningkatan belanja modal dilakukan bersamaan dengan penyesuaian sejumlah komponen anggaran daerah.
Belanja operasional yang semula dialokasikan sekitar Rp5,534 triliun mengalami rasionalisasi menjadi Rp5,221 triliun atau berkurang sekitar Rp313 miliar. Sebaliknya, belanja modal mengalami kenaikan sekitar 39 persen dibandingkan alokasi sebelumnya.
Perubahan komposisi belanja tersebut menunjukkan adanya penyesuaian prioritas penganggaran, dengan peningkatan porsi belanja modal di tengah penurunan total belanja daerah.
Banggar menilai tambahan alokasi belanja modal perlu dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana publik.
Ahmad Yani menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
“Fokus pembangunan tetap ada infrastruktur, pelayanan masyarakat. Tentu kepentingan untuk pendidikan dan kesehatan, itu semua sudah terakomodasi,” katanya.
Meski belanja modal meningkat, keseluruhan belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 justru mengalami penurunan. Berdasarkan laporan Banggar, belanja daerah berkurang sekitar Rp94,18 miliar, dari Rp7,216 triliun menjadi Rp7,122 triliun.
Sementara itu, pendapatan daerah mengalami kenaikan sekitar Rp76,97 miliar, dari Rp6,726 triliun menjadi Rp6,803 triliun.
Dalam pembahasan anggaran, Ahmad Yani juga menyebut nilai keseluruhan APBD Kukar berada di kisaran Rp7,9 triliun, termasuk komponen kewajiban daerah yang harus diakomodasi dalam penataan anggaran.
“Nilainya tetap sekitar Rp7,9 triliun. Kita juga mengakomodasi utang sebesar Rp810 miliar. Jadi secara keseluruhan nilai APBD tetap sekitar Rp7,9 triliun,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp500 miliar menjadi sekitar Rp1,149 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan bertambah dari Rp10 miliar menjadi Rp830,95 miliar, sehingga pembiayaan neto tercatat sekitar Rp318,85 miliar.
Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kebutuhan pembiayaan, serta kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan.
Selain perubahan struktur anggaran, DPRD Kukar memberikan perhatian terhadap terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026.
Ahmad Yani meminta pemerintah daerah memaksimalkan pelaksanaan program selama Oktober hingga Desember agar alokasi anggaran yang telah disepakati dapat direalisasikan secara optimal.
“Kita akan maksimalkan. Kalau masih ada waktu, Oktober, November, Desember, saya berharap ini bisa diserap secara maksimal,” ujarnya.
Banggar DPRD Kukar juga memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah, meliputi konsistensi data penganggaran, rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pengendalian kewajiban kepada pihak ketiga, pengelolaan arus kas, dan kelengkapan dokumentasi pinjaman daerah menjadi perhatian untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan anggaran.
Catatan tersebut dinilai penting mengingat realisasi belanja modal memerlukan kesiapan administrasi, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengawasan agar kegiatan pembangunan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Setelah persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, DPRD Kukar akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
Peningkatan belanja modal diharapkan tidak hanya tercermin dalam besarnya alokasi anggaran, tetapi juga menghasilkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, ketepatan perencanaan dan efektivitas penyerapan anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan manfaat Perubahan APBD 2026 bagi masyarakat Kukar. []
