Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DENPASAR – Pengawasan terhadap pembangunan desa dinilai perlu diperkuat agar pengelolaan anggaran dan berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Bali dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Setiawan Budi Cahyono di Denpasar, Kamis (20/08/2026).
Pertemuan itu tidak hanya membahas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antarlembaga agar proses pembangunan di tingkat desa berlangsung transparan dan akuntabel, sebagaimana diwartakan Warta Bali, Jumat, (21/08/2026).
Penguatan fungsi pengawasan dinilai semakin penting seiring meningkatnya program dan anggaran yang dikelola pemerintah desa. Pengawasan tersebut mencakup penggunaan dana desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi lokal.
Dalam konteks tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat desa. Unsur pendamping desa juga dipandang penting untuk membantu memastikan berbagai program berjalan sesuai ketentuan serta memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembahasan turut menyinggung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program baru di tingkat desa. Program tersebut membutuhkan tata kelola, pendampingan, dan pengawasan agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian masyarakat.
Karakteristik desa di Bali yang beragam juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pembangunan dinilai tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam karena setiap wilayah memiliki potensi ekonomi, kondisi sosial, serta karakter budaya yang berbeda.
Kehidupan masyarakat desa, adat, dan budaya juga dipandang sebagai bagian penting dari kekuatan Bali. Karena itu, pembangunan ekonomi diharapkan tetap menjaga keseimbangan dengan keberlanjutan desa, adat, budaya, dan lingkungan.
Di sisi lain, SMSI menempatkan media siber sebagai bagian dari pengawasan publik melalui penyampaian informasi pembangunan secara berimbang. Pemberitaan berbasis data diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perkembangan program pemerintah sekaligus mendorong keterbukaan informasi.
Sinergi antara lembaga desa, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media diharapkan dapat memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan pengawasan yang lebih baik, program desa diharapkan tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat potensi ekonomi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
