PARIGI – Kekeringan yang berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 mulai menekan kehidupan warga di sembilan desa di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Selain memicu krisis air bersih, kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 1.400 hektare lahan persawahan yang terancam gagal panen.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo mencatat kekeringan terjadi di tiga kecamatan. Minimnya hujan membuat air tanah terus menyusut, sementara sejumlah sumber air mengalami penurunan debit hingga mengganggu kebutuhan warga dan aktivitas pertanian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Parimo, Moh Rivai, mengatakan laporan tersebut berasal dari Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memantau wilayah terdampak. “Laporan tim reaksi cepat (TRC) BPBD sembilan desa terdampak di tiga kecamatan,” kata Rivai di Parigi, Jumat, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (21/08/2026).
Menurut Rivai, tidak adanya hujan sejak pertengahan Juni menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi sumber air di wilayah terdampak. “Kami melakukan koordinasi lintas sektor untuk penanganan darurat maupun penanganan lanjutkan,” ujarnya.
Dari sembilan desa terdampak, sebagian besar mengalami gangguan pada lahan pertanian. Desa Kotaraya Induk tercatat memiliki sekitar 100 hektare sawah terdampak, Kotaraya Barat 100 hektare, Kotaraya Timur 400 hektare, Kotaraya Selatan 200 hektare, Kotaraya Tenggara 100 hektare, dan Ogotion di Kecamatan Mepanga sekitar 400 hektare.
Sementara itu, Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, mengalami dampak pada sekitar 80 hektare sawah. Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, tercatat memiliki sekitar 20 hektare sawah terdampak. Adapun Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga, mengalami penyusutan sumber air.
Kondisi tersebut membuat petani kesulitan mempertahankan produksi. Kekeringan yang berlangsung panjang berpotensi mengganggu siklus tanam dan meningkatkan risiko kerugian apabila kebutuhan air untuk lahan persawahan tidak segera dipenuhi.
BPBD juga mencatat sumber air utama di Desa Kayu Agung kini hanya tersisa sekitar 25 persen dibandingkan kondisi normal. Penurunan debit air turut terjadi di sejumlah wilayah lainnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengidentifikasi mesin alkon atau mesin penyedot air dan sumur bor sebagai kebutuhan mendesak. Peralatan tersebut diperlukan untuk membantu pengairan sawah sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih warga.
“Kebutuhan mendesak saat ini mesin alkon atau mesin penyedot air dan sumur bor untuk mengairi sawah maupun pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak. Pemerintah segera mengirim kebutuhan mendesak tersebut,” ucap Rivai.
BPBD Parimo juga berkoordinasi dengan BPBD Sulawesi Tengah untuk mempercepat penanganan. “Kami juga berkoordinasi dengan BPBD Sulawesi Tengah, harapannya koordinasi lintas sektor dapat mempercepat langkah konkret penanganan dampak kekeringan,” kata dia menuturkan.
Langkah penanganan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih bagi warga sekaligus mencegah dampak kekeringan meluas terhadap sektor pertanian. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara