Tag Archives: Akuntabilitas Desa

Desa Sambungan Selatan meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa dalam penilaian Desa Antikorupsi, dengan capaian tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menjadi contoh bagi desa lain di Tana Tidung. TANA TIDUNG – Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung (Tana Tidung), Kalimantan Utara (Kaltara), dinilai …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

DENPASAR – Pengawasan terhadap pembangunan desa dinilai perlu diperkuat agar pengelolaan anggaran dan berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Bali dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) …

KABUPATEN TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya memperkuat sistem pengawasan pemerintahan desa melalui sinkronisasi peran camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala desa guna menciptakan tata kelola desa yang lebih akuntabel serta meminimalkan potensi sengketa maupun penyimpangan administrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pengawasan Desa yang digelar Inspektorat Daerah …

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyoroti penguatan transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus utama dalam pengelolaan dana desa guna mencegah potensi penyimpangan anggaran, seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan di wilayah tersebut. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat membuka kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan …

BERITA-NASIONAL: Sejumlah kepala desa di berbagai daerah menjadi sorotan publik akibat sikap reaktif mereka saat mendapat pengawasan dari warga. Pertanyaan masyarakat terkait penggunaan anggaran desa kerap ditanggapi secara emosional dan dianggap sebagai serangan pribadi, alih-alih dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pengamat kebijakan publik menilai fenomena …

ENDE DESA NUSANTARA Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan DPR RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kejaksaan Negeri Ende menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Kegiatan ini digelar di Kabupaten Ende sebagai upaya memperkuat akuntabilitas tata …