KABUPATEN TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya memperkuat sistem pengawasan pemerintahan desa melalui sinkronisasi peran camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala desa guna menciptakan tata kelola desa yang lebih akuntabel serta meminimalkan potensi sengketa maupun penyimpangan administrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pengawasan Desa yang digelar Inspektorat Daerah …
Read More »Evaluasi Dana Desa Bekasi, Fokus Cegah Penyimpangan Anggaran
BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, menyoroti penguatan transparansi dan akuntabilitas sebagai fokus utama dalam pengelolaan dana desa guna mencegah potensi penyimpangan anggaran, seiring meningkatnya kompleksitas pembangunan di wilayah tersebut. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat membuka kegiatan evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan …
Read More »Pengawasan Dana Desa Masih Dianggap Ancaman oleh Sebagian Kades
BERITA-NASIONAL: Sejumlah kepala desa di berbagai daerah menjadi sorotan publik akibat sikap reaktif mereka saat mendapat pengawasan dari warga. Pertanyaan masyarakat terkait penggunaan anggaran desa kerap ditanggapi secara emosional dan dianggap sebagai serangan pribadi, alih-alih dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pengamat kebijakan publik menilai fenomena …
Read More »BPKP dan DPR Dorong Akuntabilitas Dana Desa di Ende
ENDE DESA NUSANTARA Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sama dengan DPR RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kejaksaan Negeri Ende menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Kegiatan ini digelar di Kabupaten Ende sebagai upaya memperkuat akuntabilitas tata …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara