Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KARANGASEM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peluang untuk menjadi penggerak ekonomi desa apabila rantai pasoknya melibatkan produksi masyarakat setempat. Keterlibatan warga dalam penyediaan pangan dinilai dapat membuat program pemenuhan gizi sekaligus membuka akses pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Gagasan tersebut disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko saat melakukan Tilik Desa Digital di Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, Kamis (20/8/2026).
Budiman mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat program. Mereka perlu diberi ruang untuk masuk ke dalam kegiatan produksi dan rantai pasok sehingga program pemerintah juga menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” kata Budiman, sebagaimana diwartakan Rmol, Jumat (21/08/2026).
Menurut Budiman, kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat menjadi peluang bagi masyarakat desa. Telur, beras, sayuran, ikan, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat diproduksi masyarakat kemudian disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Skema tersebut dinilai dapat menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk masyarakat. Belanja pemerintah melalui MBG pun diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Budiman menilai digitalisasi desa menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun ekosistem tersebut. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk memetakan kondisi warga, potensi ekonomi, kapasitas produksi, kebutuhan pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar.
Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi secara lebih tepat sasaran sekaligus menghubungkan program prioritas nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dalam kegiatan itu, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) juga disebut menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi. Keterlibatan aparatur desa dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama warga prasejahtera di Karangasem. Pertemuan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya BP Taskin memastikan data digital tetap mencerminkan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan. Yang kita bangun adalah kemampuan masyarakat untuk menjadi berdaya, memiliki akses terhadap modal dan pasar, serta mampu mengembangkan potensi ekonominya sendiri,” kata Budiman.
Kegiatan Tilik Desa Digital turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Mulyadin Malik, Wakil Bupati (Wabup) Karangasem I Wayan Pandu Prapanca Lagosa, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI, serta Perbekel Duda Timur I Gede Pawana. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat penerapan program nasional sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
