Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan tambahan 20 unit program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) untuk Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Tambahan bantuan tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau Desa Sukamulya dan bertemu dengan warga serta tokoh masyarakat dalam agenda Jumat Keliling, Jumat (21/8/2026). Kebijakan itu diambil setelah pemerintah desa menyampaikan bahwa wilayah tersebut belum memperoleh alokasi Rutilahu dalam program tahun berjalan.
Dadang mengatakan kebutuhan Rutilahu di Kabupaten Bandung masih cukup besar. Dari hampir 45 ribu unit yang membutuhkan penanganan, pemerintah daerah menargetkan sekitar 5.000 unit dapat ditangani sepanjang tahun ini.
“Total di Kabupaten Bandung itu hampir 45 ribu unit lagi. Tapi alhamdulillah tahun sekarang insyaallah mencapai 5.000 unit. Tadi kata Pak Kades Desa Sukamulya belum kebagian, makanya insyaallah diprioritaskan dibagikan tambahan 20 unit untuk Desa Sukamulya,” jelas Dadang, sebagaimana diberitakan Ayo Bandung, Jumat, (21/08/2026).
Selain bantuan rumah, kunjungan tersebut juga menghasilkan arahan percepatan penanganan ruas jalan Kertawangi yang menghubungkan Desa Sukamulya dengan wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jalan sepanjang sekitar 3 kilometer itu dinilai membutuhkan perbaikan untuk mendukung keamanan dan kelancaran mobilitas warga.
Dadang meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera melakukan pengukuran serta menghitung kebutuhan anggaran. Opsi perbaikan melalui pengaspalan hotmix maupun betonisasi diminta disiapkan agar dapat diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Kita sudah berada di jalan perbatasan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Ini perkiraan sekitar 3 kilometer yang harus kita perbaiki. Saya minta Dinas PUTR segera mengukur dan menghitung kebutuhannya, mana yang di-hotmix dan mana yang dicor. Nanti kalau memungkinkan, jalan difasilitasi pelebaran kiri-kanan agar warga merasa lega saat mobilitas kendaraan melintas,” ujar Dadang.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memperhatikan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur tersebut. Fasilitas penerangan dinilai penting untuk menunjang keamanan warga yang menggunakan jalan pada malam hari.
“Termasuk PJU Pak Kadishub, sebab kalau di tengah hutan tidak ada PJU terasa beda. Tapi insyaallah di sini aman,” tambahnya.
Di luar pembangunan fisik, pemerintah daerah menaruh perhatian pada persoalan pendidikan dan perlindungan anak. Pemerintah desa dan kecamatan diminta memperkuat pencegahan putus sekolah serta pernikahan pada usia dini.
“Ibu Ketua PKK menyampaikan masih ada usia 17 tahun sudah menikah. Nah ini PR Pak Kades, disiapkan sekolah SD, SMP. Program Guru Mengaji tetap kita akan lanjutkan dan anggarannya ini mencapai Rp109 miliar per tahun. Ini kita akan terus dorong untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter dan berakhlakul karimah,” tegasnya.
Program Beasiswa Bantuan Pendidikan Bupati Bandung (BESTI) dan insentif Guru Mengaji juga dipastikan berlanjut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat akses pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.
Pada sektor ekonomi, Dadang kembali mendorong masyarakat memanfaatkan program Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kertaraharja. Skema pembiayaan tersebut diberikan secara bertahap mulai dari Rp2 juta, kemudian Rp5 juta hingga Rp10 juta sesuai perkembangan usaha dan kelayakan penerima.
“Ada program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tahap awal Rp2 juta, lulus Rp5 juta, sampai Rp10 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa? Untuk menghindari warga masyarakat pinjam kepada bank emok. Insyaallah program ini membantu melalui BPR Kertaraharja,” terang Dadang.
Masyarakat juga diingatkan memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Dadang, penerimaan dari pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program pelayanan. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran membayar pajak,” pungkas Dadang. []
Redaksi02 | Nadiya.
