Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta masyarakat mempertanyakan langsung kepada pemerintah desa terkait data penerima kompensasi tambang yang dinilai tidak tepat sasaran di wilayah Kabupaten Bogor. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi demonstrasi warga terdampak penutupan tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.
Dedi menegaskan, pemerintah desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi warga karena proses pendataan penerima kompensasi dilakukan dari tingkat desa. Polemik penyaluran bantuan tersebut sebelumnya mencuat setelah ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang menggelar aksi di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Cibinong, Senin (04/05/2026).
“Yang kalau di lapangan tidak tepat sasaran, yang mengajukannya siapa, yang tahu detail siapa? Ya tanya saja ke kepala desanya,” kata Dedi Mulyadi, sebagaimana diberitakan Kompas, Jumat (15/05/2026).
Menurut Dedi, persoalan kompensasi sebenarnya telah dijelaskan pemerintah kepada massa aksi. Namun, ia enggan menjelaskan lebih rinci terkait nominal maupun jumlah penerima kompensasi yang sudah disalurkan kepada warga terdampak tambang.
“Sudah dijelasin,” ujar dia.
Saat kembali dimintai keterangan mengenai besaran bantuan yang telah diberikan, Dedi memilih tidak menanggapi lebih jauh.
“Sudah dijelasin. Masa harus jawab lagi,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade mengungkapkan jumlah warga yang mengajukan kompensasi terus mengalami peningkatan signifikan. Dari perkiraan awal sebanyak 3.000 orang, angka penerima kini melonjak hingga mencapai 18.000 warga.
“Terkait kompensasi, sudah beberapa kali disampaikan oleh Pak Gubernur, nah Pak Gubernur itu mengira jumlah yang terdampak tambang itu 3.000, sehingga Pak Gubernur bisa setiap bulan memberikan kompensasi. Ternyata, dari mulai 6.000, bertambah 9.000, bertambah ke 18.000,” kata Jaro Ade saat ditemui di Cibinong, Rabu (13/05/2026).
Lonjakan jumlah penerima tersebut berdampak pada skema kompensasi yang sebelumnya disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Persoalan distribusi bantuan kini menjadi perhatian masyarakat di wilayah Bogor barat, terutama terkait dampak aktivitas tambang seperti debu, kerusakan jalan, hingga pemerataan bantuan bagi warga terdampak. []
Redaksi02 | Nadiya.
