Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KEBUMEN – Keterlibatan berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Desa Tanjungsari, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Melalui musyawarah yang digelar di Balai Pertemuan Warga, Jumat (30/10/2026), pemerintah desa bersama perwakilan masyarakat membahas dan menetapkan arah penganggaran untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Musyawarah tersebut melibatkan sejumlah unsur pemerintahan dan kelembagaan desa, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), hingga kelompok pemberdayaan dan penggerak ekonomi desa.
Kepala Desa (Kades) Tanjungsari, Mulyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya musyawarah sebagai sarana membahas sekaligus menyepakati berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui APBDes 2026.
Keterlibatan masyarakat dan lembaga desa dalam proses tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, penganggaran desa diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Perwakilan Kecamatan Buluspesantren, yakni Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat, Septian Indra Triana, turut memberikan arahan mengenai proses penyusunan dan penetapan APBDes.
Dia mengingatkan agar seluruh tahapan penganggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan transparansi, ketertiban administrasi, serta kepentingan masyarakat desa.
Sementara itu, Ketua BPD Tanjungsari, Wibowo Setiawan, menegaskan pentingnya fungsi kelembagaan BPD dalam mengawal pembahasan APBDes. Peran tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi warga.
Pembahasan APBDes 2026 diikuti perwakilan berbagai kelembagaan dan kelompok masyarakat. Peserta yang hadir meliputi para ketua RT dan RW, anggota BPD, Ketua LPMD, Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasar Bedug.
Selain itu, musyawarah juga melibatkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Tanjungsari, para kader desa, serta bidan desa.
Keterlibatan unsur tersebut memperlihatkan bahwa proses penganggaran tidak hanya menjadi urusan pemerintah desa, tetapi juga melibatkan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan ekonomi desa.
Setelah melalui pembahasan bersama, APBDes Tahun Anggaran 2026 secara resmi ditetapkan oleh Mulyanto selaku Kades Tanjungsari. Penetapan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Penetapan APBDes 2026 diharapkan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Tanjungsari.
Melalui anggaran yang telah dibahas dan disepakati, pemerintah desa berharap setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan administrasi, serta tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
Keterlibatan BPD dan berbagai unsur masyarakat juga diharapkan memperkuat pengawasan serta partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan ditetapkannya APBDes 2026, Pemerintah Desa Tanjungsari menargetkan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat demi mendukung kemajuan serta kesejahteraan desa. []
Redaksi02
