Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PURBALINGGA – Keterbatasan jumlah personel perlindungan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keamanan lingkungan desa di Kabupaten Purbalingga. Dari kebutuhan sekitar 3.500 personel, baru sekitar 170 orang yang terdaftar dalam organisasi Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia (ASLINMAS) setempat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintah daerah bersama organisasi yang berperan dalam tata kelola dan keamanan desa.
Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Dimas Prasetyahani dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan ASLINMAS Purbalingga di Pendapa Cahyana, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu juga menyoroti transparansi penggunaan dana desa, penguatan kelembagaan desa, serta kesiapan pengamanan menjelang pemilihan kepala desa (pilkades), sebagaimana diberitakan Purbalingga pada Selasa, (27/10/2026).
Dimas menekankan pentingnya hubungan kerja yang konstruktif antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa. Menurutnya, BPD memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi warga. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara sinergis agar pembangunan berjalan sesuai prosedur.
“Bersinergilah dengan niat membangun bersama-sama. Dengan begitu, penggunaan dana desa bisa lebih optimal dan pembangunan di desa dapat diawasi secara transparan serta sesuai prosedur,” kata Dimas.
Selain pengawasan pembangunan, keamanan lingkungan juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan ketenteraman masyarakat desa. Dimas mengajak personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memperkuat koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pemerintah desa.
Ia berharap Linmas tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga terlibat dalam upaya pencegahan melalui kegiatan ronda dan kedekatan dengan masyarakat.
“Linmas harus hadir di tengah masyarakat sebagai sosok pelindung dan pengayom yang siap mendengarkan keluhan warga. Harapannya, teman-teman Linmas aktif di pos ronda sehingga bisa mendeteksi lebih dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Kebutuhan penguatan peran Linmas dinilai semakin penting menjelang pilkades. Personel perlindungan masyarakat diharapkan membantu menjaga ketertiban selama seluruh tahapan pemilihan tanpa berpihak kepada calon tertentu.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASLINMAS Purbalingga Raditya Widayaka mengungkapkan, jumlah personel yang terdaftar dalam organisasinya masih jauh dari kebutuhan ideal. Dari perkiraan kebutuhan sekitar 3.500 personel, baru sekitar 170 orang yang tercatat. Salah satu kendala yang dihadapi ialah proses pendaftaran melalui tautan daring.
Raditya mengatakan pihaknya akan terus mendorong peningkatan partisipasi agar kebutuhan personel dapat terpenuhi. Ia juga menegaskan bahwa netralitas menjadi prinsip penting dalam pengamanan pemilihan kepala desa.
“Personel Linmas harus netral. Meski memiliki hak pilih, mereka tetap harus menjaga keamanan dan tidak memihak kepada calon mana pun,” tegasnya.
Di bidang tata kelola desa, Ketua DPC ABPEDNAS Purbalingga Dedi Priyantoro menyampaikan bahwa organisasinya memiliki 1.524 anggota BPD yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. ABPEDNAS juga merencanakan sejumlah program kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, meliputi Jaga Desa, Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaga Indonesia Pintar, dan Rumah Keadilan Restoratif.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kejari Purbalingga Taruli Phalti Patuan mendorong pemerintah daerah, ABPEDNAS, dan ASLINMAS memperkuat kerja sama untuk mendukung pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Herni Sulasti menyatakan pemerintah daerah mendukung penguatan peran kedua organisasi melalui kebijakan dan regulasi sesuai kewenangannya.
Penguatan pengawasan dana desa dan pemenuhan kebutuhan personel perlindungan masyarakat menjadi dua hal yang perlu ditindaklanjuti. Sinergi pemerintah daerah, BPD, dan Linmas diharapkan dapat mendukung tata kelola desa yang transparan, memperkuat keamanan lingkungan, serta menjaga pelaksanaan pilkades tetap tertib dan netral. []
Redaksi02
