KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …
Read More »Batas 75.266 Desa Belum Tuntas, Baru 16,77 Persen
JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …
Read More »Tak Puas 16 Tahun, Kades Usul Masa Jabatan Diperpanjang
JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …
Read More »Bentrokan Desa Lisabata dan Patahuwe, Polisi Telusuri Aktor
SERAM BAGIAN BARAT – Kepolisian memperdalam penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam bentrokan antara warga Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan alat bukti sebelum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Direktorat Reserse Kriminal Umum …
Read More »125 Rumah Huntap Kuwait untuk Penyintas Bencana Palu Diresmikan
PALU – Sebanyak 125 unit hunian tetap (huntap) bantuan Pemerintah Kuwait resmi ditempati penyintas bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hunian yang berada di Desa Pengawu, Kecamatan Palu Selatan, tersebut menjadi bagian dari dukungan pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 2018. Peresmian Huntap …
Read More »Proyek Video Desa Berujung Perkara, Regulasi Jasa Kreatif Disorot
MATARAM – Persoalan hukum dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), menjadi sorotan terhadap belum spesifiknya aturan yang mengatur jasa ekonomi kreatif. Akademisi hukum menilai kepastian mengenai proses kerja, nilai jasa, hingga hak atas karya diperlukan agar pekerja kreatif dan pemerintah memiliki pijakan yang jelas …
Read More »56 Desa di Ponorogo Masuk Masa Transisi, Pj Kades Disiapkan
PONOROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menyiapkan penjabat (Pj) kepala desa untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan setelah masa jabatan kepala desa di 56 desa berakhir pada Minggu, 13 September 2026. Pj kepala desa yang disiapkan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Ponorogo. Mereka akan …
Read More »BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami di Pandeglang, Serang, Cilegon
PANDEGLANG – Kesiapan sirene, jalur evakuasi, peta menuju titik aman, hingga keterlibatan relawan menjadi perhatian dalam pemeriksaan kesiapsiagaan tsunami di sejumlah desa pesisir Banten. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menerima peringatan dan melakukan evakuasi dengan cepat apabila ancaman tsunami terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Tim Kedeputian …
Read More »Pilkades Sukoharjo 10 Desember, BPD Soroti Dasar Hukumnya
SUKOHARJO – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 126 desa di Kabupaten Sukoharjo pada 10 Desember 2026 masih menghadapi persoalan kepastian regulasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyatakan pelaksanaan tetap disiapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, sementara perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meminta seluruh tahapan …
Read More »DPR Buka Ruang Aspirasi Kepala Desa dalam Rakernas AKSI
JAKARTA – Aspirasi pemerintahan desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk pemerintah setelah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Forum tersebut diikuti para kepala desa untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan desa sekaligus …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara