Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Aspirasi pemerintahan desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk pemerintah setelah Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Forum tersebut diikuti para kepala desa untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintahan desa sekaligus menyusun sikap bersama yang nantinya disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah. “Setelah rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa,” kata Dasco, sebagaimana diberitakan Tribunnews, Rabu, (09/09/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan kementeriannya menunggu rekomendasi dari para kepala desa sebagai bahan untuk menyelaraskan program pembangunan di tingkat desa. Forum tersebut juga dinilai menjadi ruang komunikasi antara pemerintahan desa, pemerintah pusat, dan parlemen.
Dalam pemaparannya, Yandri menyoroti sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan desa, termasuk Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan desa tematik.
“Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik,” ucapnya. Ia menyebut tiga sasaran yang dituju, yakni membangun Indonesia dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Hasil rakernas juga akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.
Keterlibatan kepala desa dalam forum nasional tersebut dinilai membuka jalur penyampaian persoalan dari tingkat pemerintahan paling bawah kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat. Ketua Umum (Ketum) AKSI Irawadi menilai pertemuan dengan pimpinan DPR dan jajaran kementerian memperpendek jarak komunikasi antarlembaga.
“Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga menteri. Ini hal yang sangat kami banggakan,” tuturnya. Irawadi menambahkan, AKSI siap mendukung program pemerintah.
Rekomendasi yang dihasilkan dalam rakernas selanjutnya akan disampaikan melalui Kemendes PDT dan dilaporkan kepada pimpinan DPR. Mekanisme tersebut diharapkan membuat kebutuhan serta persoalan yang muncul di desa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat pusat.
Pembahasan yang melibatkan kepala desa juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan saluran komunikasi yang terbuka, program pemerintah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
