Nasional

JAKARTA – Program pengawasan pembangunan desa berbasis digital melalui aplikasi Jaga Desa terus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Program yang diinisiasi Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) ini terintegrasi dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) milik Kementerian …

JAKARTA – Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat melalui pemanfaatan aplikasi digital “Jaga Desa” hasil kolaborasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung. Sistem ini dirancang untuk memastikan distribusi makanan hingga ke tingkat desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa aplikasi tersebut …

JAKARTA – Jaksa Agung meminta seluruh jajaran kejaksaan di daerah mengedepankan pembinaan dan kehati-hatian dalam menangani persoalan hukum di tingkat desa, dengan tidak serta-merta menetapkan Kepala Desa (Kades) sebagai tersangka apabila pelanggaran yang ditemukan masih bersifat administratif. Arahan tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sambutannya pada Jaga Desa Award …

JAKARTA – Digitalisasi pengawasan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat desa diperkuat melalui aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), yang dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemanfaatan aplikasi tersebut menjadi instrumen tambahan dalam mengawasi distribusi …

JAKARTA – Jaksa Agung menegaskan pendekatan pembinaan harus diutamakan dalam penanganan persoalan di tingkat desa, dengan meminta jajaran kejaksaan tidak gegabah menetapkan kepala desa sebagai tersangka apabila pelanggaran yang ditemukan masih bersifat administratif dan belum terbukti adanya penyalahgunaan dana. Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam ajang Jaga Desa …

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke desa dengan mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota mengalokasikan minimal 7,5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini bahkan dikaitkan dengan persetujuan Rancangan APBD (RAPBD) sebagai bentuk penegasan arah pembangunan daerah. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, …

JAKARTA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih aktif mengidentifikasi potensi desa sebagai dasar pengembangan ekonomi berbasis wilayah, termasuk melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ekspor dan desa wisata. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat …

LHOKSUKON – Penyintas banjir di Kabupaten Aceh Utara (Aceh Utara) masih menghadapi ketidakpastian tempat tinggal permanen setelah lima bulan pascabencana, mendorong para kepala desa mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Kepala Desa (Kades) Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Mansur, menegaskan bahwa hunian sementara (huntara) yang saat ini ditempati …

DENPASAR – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperkuat pengawasan orang asing hingga tingkat desa di Bali melalui pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), sebagai langkah preventif untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian. Program ini berjalan beriringan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi Dharma Dewata yang berperan secara taktis di lapangan. …

BANDUNG – Banjir yang melanda Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mendorong pemerintah desa setempat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk mengambil peran koordinasi lintas wilayah guna menangani persoalan yang dinilai bersifat regional. Kepala Desa (Kades) Tegalluar Galih Hendrawan menegaskan, banjir yang terjadi bukan semata akibat curah hujan …