Nasional

Warta desa berskala nasional

Berdamai dengan Korban, Tersangka Penganiayaan Tak Dilanjutkan ke Persidangan

MOROWALI – Perdamaian antara korban dan tersangka menjadi dasar penghentian penuntutan perkara penganiayaan yang terjadi di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menyetujui penyelesaian perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif setelah sejumlah persyaratan hukum dan kesepakatan damai terpenuhi. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah Zullikar …

Read More »

Identifikasi Jenazah Enggano Masih Didalami Tim DVI

BENGKULU UTARA – Proses identifikasi jenazah pria tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, masih berlangsung dan hingga Selasa (15/9/2026) belum menunjukkan kecocokan dengan delapan orang yang hilang setelah kapal cepat KM Arupadatu I dilaporkan hilang kontak di Selat Sunda. Jenazah tersebut ditemukan di pesisir Sawang Bengkok, …

Read More »

Polisi Redam Ketegangan Dua Desa di Morotai

PULAU MOROTAI – Polisi bersama pemerintah daerah bergerak mencegah bentrokan meluas setelah ketegangan antara warga Desa Pandanga dan Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, terjadi menyusul pelemparan dua botol berisi bensin ke sebuah rumah warga, Minggu (13/9/2026) malam. Insiden yang terjadi sekitar pukul 21.30 Waktu Indonesia …

Read More »

Batas 75.266 Desa Belum Jelas, Kemendagri Dorong Percepatan

JAKARTA – Penegasan batas desa secara definitif masih menjadi pekerjaan besar pemerintah setelah hingga akhir Agustus 2026 penyelesaian yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa di Indonesia. Kejelasan batas wilayah didorong untuk segera dituntaskan karena menjadi dasar kepastian hukum sekaligus mendukung administrasi …

Read More »

BPD Kebumen Didorong Perkuat Pengawasan Pemerintahan Desa

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

Read More »

KPK Cek Konsistensi Desa Antikorupsi Limau Manis di Natuna

NATUNA – Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tengah dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang telah mengantarkan desa tersebut meraih predikat percontohan antikorupsi tetap berjalan konsisten. Monitoring ini menjadi bagian dari persiapan sebelum penilaian ulang yang direncanakan pada 2028. Monitoring implementasi …

Read More »

Bupati Kebumen Dorong Pengawasan BPD Diperkuat

KEBUMEN – Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong semakin kuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting dalam menjaga fungsi pengawasan tersebut. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan hal itu saat membuka …

Read More »

Batas 75.266 Desa Belum Tuntas, Baru 16,77 Persen

JAKARTA – Penegasan batas desa secara nasional masih menghadapi tantangan, dengan progres baru mencapai 16,77 persen dari total 75.266 desa hingga akhir Agustus 2026. Pemerintah kini tidak hanya mengejar penyelesaian aspek teknis pemetaan, tetapi juga mengantisipasi potensi sengketa sosial yang dapat muncul akibat perbedaan klaim wilayah antardesa. Direktur Jenderal Bina …

Read More »

Tak Puas 16 Tahun, Kades Usul Masa Jabatan Diperpanjang

JAKARTA – Wacana menghapus batas periodisasi kepala desa kembali mencuat setelah sekitar 36.000 kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jika usulan tersebut diterima, kepala desa berpeluang mencalonkan diri tanpa batas periode setelah sebelumnya masa jabatan maksimal …

Read More »