Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BATULICIN – Sebanyak 42 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari delapan desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) diminta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pemerintah desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Tanbu Andi Rudi Latif saat melantik puluhan anggota BPD di Pendopo Kantor Bupati Tanbu, Senin (02/11/2026). Pelantikan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu diikuti anggota BPD dari Kecamatan Kusan Hilir dan Kusan Tengah.
Anggota BPD yang dilantik berasal dari delapan desa. Tiga desa di Kecamatan Kusan Hilir meliputi Rantau Panjang Hulu, Tanete, dan Kampung Baru. Sementara lima desa dari Kecamatan Kusan Tengah ialah Karya Bakti, Sardangan, Pulau Tanjung, Salimuran, dan Batarang.
Bagi pemerintahan desa, keberadaan BPD menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lembaga tersebut memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi warga, serta mengawasi kinerja kepala desa.
“Jalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif,” ujarnya.
Andi Rudi Latif menegaskan, pengawasan oleh BPD tidak semata-mata bertujuan mengoreksi kebijakan pemerintah desa. Anggota BPD juga diharapkan mampu menyampaikan masukan yang membangun agar tata kelola pemerintahan desa semakin baik.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, anggota BPD diminta menjaga komunikasi dengan masyarakat dan kepala desa. Musyawarah perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa selaras dengan kebutuhan warga.
Penguatan komunikasi tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan demikian, pengawasan dan penyaluran aspirasi dapat berjalan beriringan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka.
Pelantikan 42 anggota BPD itu diharapkan memperkuat peran lembaga perwakilan masyarakat di delapan desa, termasuk dalam mendorong pemanfaatan potensi desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan fungsi BPD secara aktif diharapkan menjadikan lembaga tersebut sebagai penghubung yang efektif antara warga dan pemerintah desa. []
Redaksi02
