Tag Archives: Transparansi Desa

KETAPANG – Pemerintah Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar), membahas sekaligus menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2027 melalui Musyawarah Desa (Musdes) pada Rabu (21/10/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa menyusun program pembangunan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur terkait. …

Desa Sambungan Selatan meraih nilai 96 dengan kategori Istimewa dalam penilaian Desa Antikorupsi, dengan capaian tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menjadi contoh bagi desa lain di Tana Tidung. TANA TIDUNG – Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung (Tana Tidung), Kalimantan Utara (Kaltara), dinilai …

KEBUMEN – Pengawasan pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, didorong tidak berhenti pada fungsi pengawasan administratif, tetapi menjadi mekanisme untuk memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk menjaga proses tersebut sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel. …

MESUJI – Pengelolaan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, menjadi sorotan karena warga meminta kejelasan mengenai kewenangan, peruntukan, dan pertanggungjawaban penggunaannya. Persoalan tersebut mencuat setelah kendaraan yang baru sekitar satu bulan berada di desa itu disebut hampir …

SERANG – Pembentukan Pokja News Room Jaga Desa Provinsi Banten diharapkan memperkuat pengawasan pembangunan desa melalui kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kepengurusan organisasi tersebut resmi ditetapkan untuk masa bakti 2026–2029 berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Pengurus Pusat Pokja News Room Jaga Desa. SK Nomor 03/KPTS/POKJA-JAGADESA-PUSAT/VII/2026 …

BEKASI – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru setelah Kelompok Kerja Ikatan Wartawan Online Indonesia (POKJA IWO Indonesia) melaporkan kepala desa setempat ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi dana desa serta pelanggaran keterbukaan informasi …

GIANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar mulai menyiapkan desa percontohan antikorupsi sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Tiga desa, yakni Desa Taro, Desa Bukian, dan Desa Pejeng Kelod, menjadi kandidat awal dalam program tersebut melalui proses observasi yang dilakukan pada Kamis (23/04/2026). Observasi dilakukan oleh Tim Observasi …

JAKARTA – Upaya pencegahan korupsi di tingkat desa kini makin diperkuat melalui pengawasan langsung dari aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyatakan bahwa …

REMBANG – Aksi unjuk rasa warga Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, dipicu polemik seleksi perangkat desa yang dinilai tidak transparan, sehingga mendorong pemerintah kecamatan turun tangan membuka ruang audiensi sekaligus meredam potensi konflik, Senin (20/04/2026). Warga dijadwalkan menggelar demonstrasi di balai desa bersamaan dengan audiensi terbuka yang melibatkan Pemerintah …

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Nansean Timur, Kecamatan Insana, menjadi momentum percepatan pembangunan desa, dengan penekanan pada transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (8/4/2026) itu dihadiri Camat Insana, Yustinus Binsasi, bersama unsur Pemerintah Desa …