Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KUANTAN SINGINGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyiapkan strategi redistribusi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlatar belakang pertanian dan peternakan untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh di desa-desa. Kebijakan ini diambil guna memperkuat pendampingan sektor pertanian sekaligus menjaga produktivitas pangan masyarakat yang selama ini terkendala minimnya tenaga teknis di lapangan.
Langkah tersebut diputuskan setelah Pemkab Kuansing menilai kebutuhan pendamping pertanian di tingkat desa belum sebanding dengan tingginya aktivitas pertanian masyarakat. Kondisi itu terjadi setelah kewenangan penyuluh pertanian berada di bawah pemerintah pusat, sehingga daerah memiliki keterbatasan dalam menambah tenaga pendamping baru.
Dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Bupati Kuansing pada Senin (18/5/2026), Pemkab Kuansing melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kuansing menyusun skema penugasan baru bagi PPPK untuk ditempatkan hingga ke tingkat desa. Desa dengan wilayah luas direncanakan mendapat tiga hingga empat personel teknis, sedangkan desa yang lebih kecil akan didampingi sedikitnya dua personel.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, mendorong penataan ulang sumber daya aparatur dengan memanfaatkan PPPK yang memiliki latar belakang pendidikan pertanian dan peternakan, tetapi selama ini bertugas pada posisi administratif di organisasi perangkat daerah nonteknis.
Kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada perpindahan penugasan pegawai, tetapi juga akan diikuti dengan target kerja yang terukur. Para personel nantinya bertanggung jawab memantau produksi komoditas pertanian, termasuk jagung pipil, sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan pangan daerah.
Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Kuansing tengah mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baru di tingkat kecamatan guna memperkuat koordinasi dan mempercepat layanan pendampingan kepada petani.
Program redistribusi PPPK ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian terpadu yang menghubungkan sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan di desa. Dengan dukungan tenaga teknis yang lebih merata, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas pertanian sekaligus penguatan ekonomi masyarakat desa, sebagaimana diberitakan Desa Merdeka, Rabu, (20/05/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
