Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SERAM BAGIAN TIMUR – Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mulai menunjukkan kemajuan dengan 13 gerai telah dibangun dan progres fisik rata-rata mencapai 70 persen. Di tengah pembangunan tersebut, dua koperasi desa bahkan telah menjalankan usaha secara mandiri meskipun pendanaan resmi untuk operasional belum tersedia.
Perkembangan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) SBT, M. Lutfi Rumata, dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT, Rabu (28/10/2026).
Lutfi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT telah menyiapkan 162 bidang lahan dari total 198 aset yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan gerai KDMP. Penyediaan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan koperasi di wilayah setempat.
“Yang kita lakukan saat ini sesuai kewenangan pemerintah daerah adalah melakukan pendampingan dan memfasilitasi pembangunan gerai fisik. Untuk penentuan lokasi pembangunan menjadi kewenangan PT Agrinas dan TNI,” kata Lutfi, sebagaimana diberitakan RRI, Rabu (28/10/2026).
Menurut Lutfi, pembangunan fisik gerai dilaksanakan oleh PT Agrinas dengan pendampingan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sementara itu, pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan dan mengoordinasikan proses pembangunan sesuai kewenangannya.
Sebanyak 13 gerai yang telah dibangun tersebar di sejumlah wilayah SBT, antara lain Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Bula, Kecamatan Werinama, Kecamatan Kiandarat, serta Kecamatan Siritaun Wida Timur. Persebaran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program KDMP di wilayah kabupaten tersebut.
Di tengah proses pembangunan, dua KDMP telah memulai kegiatan usaha secara mandiri. KDMP Desa Salagur Kota menjalankan usaha di sektor ayam petelur, sedangkan KDMP Desa Kwaos bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM).
“Dua KDMP ini sudah berjalan secara mandiri, meskipun pendanaan resmi melalui skema yang disiapkan pemerintah belum tersedia,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian koperasi telah memulai aktivitas usaha, sementara dukungan pendanaan resmi yang direncanakan pemerintah masih belum tersedia. Meski demikian, sumber informasi tidak merinci nilai modal, omzet, ataupun perkembangan usaha kedua koperasi tersebut.
Lutfi menambahkan, koordinasi operasional dengan kementerian terkait akan dilakukan setelah pembangunan fisik selesai dan gerai melalui proses verifikasi. Dengan demikian, penyelesaian pembangunan menjadi salah satu tahapan penting sebelum koordinasi operasional dilanjutkan.
Selain menyiapkan pembangunan gerai, Dinas Koperindag SBT juga mempersiapkan pendampingan sertifikasi bagi bendahara KDMP untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan koperasi. Pelaksanaannya masih menunggu jadwal resmi dari pemerintah provinsi, dengan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat dana dekonsentrasi provinsi.
Dukungan lahan, penyelesaian pembangunan, kepastian pendanaan, dan peningkatan kapasitas pengelola menjadi sejumlah aspek yang menyertai pelaksanaan KDMP di SBT. Pemerintah daerah berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pelaksanaan koperasi sebagai bagian dari program strategis nasional. []
Redaksi02
