Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat membuka ruang bagi masyarakat perdesaan untuk mengembangkan pangan lokal dari produksi hingga konsumsi, terutama di wilayah yang masih mengandalkan hasil alam seperti sagu, ikan, dan ubi.
JAKARTA – Masyarakat perdesaan di daerah tertinggal berpeluang memperkuat produksi dan pengolahan pangan lokal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai program tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas pangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo mengatakan pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di daerah dapat membuat pelaksanaan MBG memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat perdesaan. Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat menjadi ruang untuk mengembangkan produksi dan pengolahan pangan di daerah.
“Jadi Program MBG untuk anak sekolah akan membangkitkan industrialisasi perdesaan, bidang pangan,” kata Samsul dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T” seperti diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Potensi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah wilayah Papua yang masyarakatnya masih mengandalkan hasil alam sebagai sumber pangan. Komoditas seperti ikan, sagu, dan ubi menjadi bagian dari pangan yang tersedia di wilayah tersebut, sementara aktivitas ekonomi yang terbatas membuat perputaran uang tunai di masyarakat juga terbatas.
Sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (23/09/2026), Samsul mengatakan pola konsumsi masyarakat di Papua mulai bergeser dari pangan lokal ke produk pangan dari luar, termasuk mi instan. Kondisi itu menurut dia perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
Pergeseran pola konsumsi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat kembali sistem pangan lokal. Sistem tersebut mencakup rangkaian produksi, pengolahan, hingga konsumsi bahan pangan yang tersedia di wilayah masyarakat.
“Makanya sebenarnya MBG ini bukan sekedar memberi asupan nutrisi, enggak. Ada yang jauh lebih dalam yang kita mau lawan,” katanya.
Dalam konteks desa dan masyarakat perdesaan, penguatan sistem pangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan. Pengembangan produksi dan pengolahan pangan juga dapat membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan pangan.
Kemendes PDT juga tengah mengembangkan pelopor lokal dengan melibatkan unsur masyarakat setempat untuk membantu pengembangan pertanian dan pengolahan pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat kembali mengolah sekaligus mengonsumsi bahan pangan yang tersedia di wilayahnya.
Pengembangan pelopor lokal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas masyarakat agar potensi pangan yang tersedia di daerah tidak berhenti sebagai hasil alam, tetapi dapat diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Samsul berharap keberadaan MBG dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pangan di wilayah perdesaan. Dengan memanfaatkan bahan pangan yang tersedia secara lokal, kebutuhan masyarakat diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Penguatan tersebut pada akhirnya diarahkan pada keterhubungan antara produksi pangan, pengolahan hasil pertanian, dan konsumsi masyarakat. Bagi wilayah yang memiliki sumber pangan lokal seperti ikan, sagu, dan ubi, pemanfaatan potensi tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pelaksanaan MBG dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
