Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemerintah desa didorong memperkuat pendataan keluarga, Rembuk Stunting, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi akar persoalan stunting, mulai dari kemiskinan hingga sanitasi lingkungan.
BANTEN – Penguatan pendataan keluarga dan ketepatan perencanaan pembangunan desa menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah desa didorong tidak hanya mengandalkan program kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan penanganan kemiskinan, pemenuhan gizi, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, 3 November 2026.
Menurut Yandri, keberhasilan menekan stunting sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa mengenali persoalan yang dihadapi keluarga. Sebab, gangguan pertumbuhan anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan gizi, tetapi juga dipengaruhi kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas lingkungan, akses air bersih, pendidikan, dan pola pengasuhan.
Karena itu, pembangunan desa perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama keluarga yang memiliki ibu hamil, bayi, dan anak usia dini. Perhatian terhadap 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi penting karena periode tersebut menentukan perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak.
Yandri menilai desa memiliki modal kelembagaan yang cukup untuk menjalankan upaya tersebut. Pemerintah desa dapat menggerakkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader kesehatan, serta kelompok masyarakat untuk memperluas edukasi dan pelayanan kepada keluarga.
Salah satu instrumen yang perlu diperkuat adalah Rembuk Stunting. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi persoalan, menentukan kebutuhan intervensi, serta menyepakati prioritas kegiatan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Melalui forum tersebut, hasil pendataan Kader Pembangunan Manusia (KPM), termasuk informasi yang dihimpun melalui aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW), dapat dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader Posyandu, bidan desa, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), PKK, Pendamping Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
Pendekatan berbasis data diharapkan membuat program penanganan stunting lebih tepat sasaran. Pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan keluarga yang memerlukan perhatian khusus sekaligus menerjemahkan hasil pendataan menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan desa.
Dalam proses tersebut, Pendamping Desa memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat koordinasi antarpihak. Perannya tidak berhenti pada urusan administrasi, tetapi juga mencakup fasilitasi Rembuk Stunting, peningkatan kapasitas KPM, pemanfaatan data eHDW, serta pengawalan agar kebutuhan masyarakat masuk dalam perencanaan pembangunan.
Gambaran hasil kerja lintas sektor terlihat di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di daerah tersebut tercatat 15,3 persen, turun dari 16,2 persen pada 2023. Capaian itu juga berada di bawah prevalensi nasional 2024 sebesar 19,8 persen.
Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan program dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dapat memberikan hasil positif. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, KPM, serta masyarakat mempunyai kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan tersebut tidak berhenti pada penurunan angka statistik. Pemerintah desa perlu menjaga keberlanjutan program melalui perencanaan yang terukur, pendataan berkala, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan desa tidak cukup hanya diukur dari infrastruktur yang berhasil didirikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya memperoleh kehidupan yang sehat, layak, dan sejahtera. []
Redaksi 01
