Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Perum Bulog memperketat proses penyerapan gabah pada 2026 dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa. Langkah ini ditempuh setelah evaluasi terhadap penerapan skema any quality pada musim panen sebelumnya yang dinilai menimbulkan tantangan terhadap mutu bahan baku beras pemerintah.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan mekanisme baru tersebut mengharuskan gabah yang diserap melalui skema any quality tetap memperhatikan usia panen. Ketentuan itu tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyerapan.
“Pengalaman ini kami evaluasi, maka di Inpres Tahun 2026 kami tambahkan klausulnya any quality dengan catatan masuk dalam usia panen. Nah itu di inpres bunyinya,” kata Rizal di Jakarta, Senin (14/9), sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Selasa, (15/09/2026).
Menurut Rizal, pengawasan dilakukan sejak sebelum gabah dibeli Bulog. Rekomendasi PPL menjadi dasar untuk menentukan hasil panen yang memenuhi persyaratan sehingga dapat masuk dalam proses penyerapan.
“Makanya di tim serap gabah kami, di tiap-tiap desa itu melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, teman-teman PPL. Nah jadi nanti setelah ada rekomendasi PPL mana yang dipanen, itu yang dibeli Bulog. Ini untuk menjaga kualitasnya supaya memenuhi syarat,” bebernya.
Pelibatan unsur pendamping di lapangan tersebut membuat proses pengadaan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan ketika gabah telah masuk ke fasilitas Bulog. Kualitas bahan baku sejak masa panen menjadi perhatian karena akan menentukan mutu beras yang selanjutnya dikelola sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Setelah gabah terserap, Bulog melanjutkan pengolahan melalui mitra penggilingan mikro di daerah. Fasilitas yang menjadi mitra diwajibkan memiliki sertifikasi agar mampu menghasilkan beras dengan tingkat pecahan dan kadar air sesuai standar.
“Nah, diolah ini kami bermitra sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar memprioritaskan mitra-mitra penggilingan mikro, yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah,” kata dia.
Selain memperketat penyerapan dan pengolahan, Bulog menerapkan pemeliharaan stok secara bertingkat. Pemeriksaan dilakukan secara harian, mingguan, bulanan hingga semester untuk menjaga kondisi beras selama berada di gudang. Posisi penyimpanan juga dirotasi agar beras di bagian atas maupun bawah tetap memperoleh penanganan yang sesuai.
Untuk stok yang mengalami penurunan mutu setelah disimpan lebih dari delapan bulan, pemerintah menyiapkan skema pemanfaatan lain. Berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bulog dapat melelang pengelolaan beras turun mutu tersebut sebagai bahan baku tepung beras.
Total beras yang dialihkan melalui skema tersebut mencapai sekitar 380.000 ton. Pemanfaatan kembali stok turun mutu menjadi bahan baku industri diharapkan dapat mengurangi risiko pembusukan sekaligus mempertahankan nilai guna komoditas pangan yang telah disimpan dalam waktu lama. []
Redaksi02 | Nadiya.
