Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANYUMAS – Persoalan penggunaan lahan hijau membayangi pembangunan 58 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Banyumas masih menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk menentukan penyelesaian atas penggunaan lahan yang berdasarkan peta tata ruang masuk kategori lahan hijau tersebut.
Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas, R Alvian Hariantono, mengatakan persoalan itu baru diketahui ketika pembangunan gerai Kopdes Merah Putih mulai berjalan.
“Pada waktu awal, dari pemerintah pusat tidak ada masalah lahan hijau atau lahan apa,” beber Alvian sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa, (15/09/2026).
Menurut Alvian, pada tahap awal pemerintah desa diarahkan membangun gerai menggunakan lahan milik pemerintah desa atau pemerintah kabupaten. Namun, setelah pembangunan berjalan, muncul ketentuan yang melarang penggunaan lahan tertentu.
“Pokoknya lahan punya Pemdes atau Pemkab, bangun dulu. Setelah itu baru keluar larangan,” tambahnya.
Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja. Gerai Kopdes Merah Putih di desa tersebut berdiri di sisi kiri jalan dari arah Purwokerto menuju Gunung Tugel dan Patikraja, sebelum stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pegalongan.
Kepala Desa (Kades) Pegalongan Kasmidi menjelaskan pemerintah desa sebelumnya menghadapi keterbatasan pilihan lahan untuk membangun gerai. Lahan milik desa tersedia, tetapi dinilai tidak memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Ada tanah desa, tetapi tidak memungkinkan,” ujarnya.
Ia menambahkan terdapat lahan kosong di sekitar sekolah dasar (SD), tetapi lokasi itu juga tidak dapat digunakan karena terdapat jaringan.
“Di lapangan tidak memungkinkan karena tidak ada tanah kosong yang cukup. Di SD juga ada tanah kosong, tetapi tidak memungkinkan karena ada jaringan,” tambahnya.
Setelah mencari sejumlah alternatif, Pemdes Pegalongan mengusulkan lahan persawahan yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Keputusan menggunakan lahan tersebut disebut tidak diambil sepihak karena pemerintah desa lebih dulu melakukan musyawarah mulai tingkat dusun hingga desa.
Kasmidi menyebut penggunaan lahan itu kemudian diproses berdasarkan arahan dari Komandan Korem (Danrem).
“Memang lahan hijau, tetapi sudah diproses melalui arahan dari Danrem (Komandan Korem), langsung perintah komando dari sana,” ungkap Kasmidi.
Kasmidi mengatakan pemerintah desa baru mengetahui adanya ketentuan mengenai lahan hijau ketika pembangunan sudah berlangsung. Ia juga menyebut tidak memperoleh informasi mengenai larangan pembangunan koperasi di atas lahan tersebut pada tahap awal.
Lokasi gerai itu kemudian didatangi Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melihat kondisi lahan sekaligus memeriksa status serta kelengkapan dokumen tanah.
“Yang dilihat hanya situasi dan kondisi tanah. Tanah ini sudah beres atau belum,” imbuh Kasmidi.
“Status tanah dan surat-suratnya sudah semuanya. Tidak ada menanyakan masalah yang lain,” sambungnya.
Menurut Alvian, persoalan serupa tidak hanya terdapat di Banyumas. Kendala penggunaan lahan untuk pembangunan gerai Kopdes Merah Putih juga ditemukan di Banjarnegara, Purbalingga, dan Cilacap.
Pemkab Banyumas kini masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat agar pembangunan gerai Kopdes Merah Putih dapat berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan kepastian status lahan. Pemerintah daerah dan desa diharapkan memperoleh kejelasan mengenai langkah penyelesaian bagi gerai yang telah terlanjur dibangun di kawasan berstatus lahan hijau. []
Redaksi02 | Nadiya.
