Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Penyusunan peta jalan perbankan Indonesia menuju 2030 dinilai perlu melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi pengguna utama layanan keuangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akademisi, serta masyarakat sipil. Keterlibatan tersebut penting agar arah kebijakan perbankan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat.
Pandangan itu mengemuka dalam telaah mengenai komunikasi kebijakan ekonomi yang ditulis Yoseph Hari Pramono. Ia menyoroti rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030 setelah berakhirnya Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan tercatat 8,07 persen. Data tersebut menjadi bagian dari konteks ekonomi ketika pemerintah dan otoritas keuangan menyiapkan arah kebijakan perbankan untuk beberapa tahun mendatang.
Dalam telaah tersebut, Yoseph menilai pembaruan roadmap perbankan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian kebijakan secara satu arah kepada pelaku industri. Menurut dia, proses penyusunan perlu memberikan ruang bagi kelompok yang berpotensi terdampak langsung oleh perubahan kebijakan.
Ia mengusulkan agar OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka forum konsultasi publik yang melibatkan asosiasi UMKM, akademisi independen, serta kelompok masyarakat sipil. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menguji berbagai klaim kebijakan sekaligus mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat.
Kebutuhan terhadap keterlibatan publik dinilai semakin penting karena arah pengembangan industri perbankan mencakup penguatan struktur, percepatan transformasi digital, peningkatan peran perbankan dalam perekonomian, serta penguatan pengaturan dan pengawasan.
Menurut Yoseph, orientasi terhadap konsolidasi modal, digitalisasi, dan efisiensi perlu diimbangi dengan perhatian terhadap pelaku UMKM dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Ia juga menyoroti perlunya menguji hubungan antara pertumbuhan kredit dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih terbuka.
Dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah, pembaruan roadmap perbankan juga bersinggungan dengan sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Keterkaitan tersebut membuat arah kebijakan pembiayaan perbankan berpotensi memengaruhi kelompok masyarakat hingga tingkat desa.
Yoseph berpandangan bahwa komunikasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada penyampaian capaian ekonomi. Informasi mengenai risiko, keterbatasan kebijakan, dan kelompok masyarakat yang mungkin terdampak juga perlu disampaikan secara proporsional agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Ia menilai media massa memiliki peran penting dalam mempertemukan capaian ekonomi dengan berbagai risiko struktural. Pemberitaan yang menghadirkan lebih dari satu perspektif dinilai dapat membantu masyarakat memahami kebijakan perbankan secara lebih kritis.
Pada akhirnya, pembaruan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030 diharapkan tidak hanya menghasilkan arah pengembangan industri yang kuat, tetapi juga kebijakan yang lebih terbuka terhadap masukan publik. Pelibatan UMKM, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat lainnya menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan perbankan memiliki manfaat yang lebih luas. Sebagaimana diwartakan Antara, Senin, (10/08/2026), telaah tersebut menekankan pentingnya ruang dialog sebelum arah kebijakan ditetapkan sebagai kerangka pembangunan perbankan ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
