Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sebanyak 237 KDKMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Kukar, sementara pemerintah daerah kini mendorong penyelesaian gerai dan kesiapan pengelolaan agar koperasi segera menjalankan kegiatan usaha.
KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 237 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah terbentuk di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mencakup seluruh 193 desa dan 44 kelurahan. Tantangan berikutnya ialah memastikan gerai yang dibangun segera beroperasi sehingga koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan dan fasilitas, tetapi juga menjalankan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan pemerintah desa dan kelurahan sejauh ini belum menyampaikan penolakan terhadap program tersebut. Aspirasi yang diterima justru mengarah pada harapan agar pembangunan gerai segera rampung dan fasilitasnya dapat digunakan.
“Dari informasi yang kami terima, pemerintah desa pada dasarnya mengharapkan program ini segera berjalan. Mereka ingin gerainya cepat selesai dan bisa digunakan untuk kegiatan koperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan warga,” ujarnya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Arianto, keberadaan bangunan koperasi harus diikuti kesiapan pengelolaan dan aktivitas usaha. Tanpa kegiatan ekonomi yang berjalan, fasilitas yang telah dibangun belum dapat memberikan manfaat optimal bagi warga.
Ia menilai, tahap operasional menjadi penentu keberhasilan program setelah pembentukan kelembagaan. Koperasi diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi di setiap desa dan kelurahan, sekaligus menjadi wadah kegiatan usaha masyarakat.
Pembentukan 237 KDKMP tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan seluruh wilayah administratif telah memiliki koperasi, perhatian pemerintah daerah kini diarahkan pada kelanjutan program menuju kegiatan usaha yang nyata.
DPMD Kukar terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengawal pelaksanaan program. Pemantauan juga dilakukan melalui komunikasi dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama untuk mendukung kelancaran tahapan pengembangan koperasi.
“Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana hasil pembentukan koperasi ini bisa berlanjut menjadi kegiatan nyata. Kami ingin fasilitas yang dibangun nantinya langsung dimanfaatkan, bukan dibiarkan tanpa aktivitas,” tegasnya.
Arianto menambahkan, dukungan pemerintah desa dan kelurahan diperlukan agar pengelolaan koperasi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Koordinasi antarpihak juga menjadi bagian penting untuk memastikan fasilitas yang tersedia benar-benar dimanfaatkan.
Dengan terbentuknya koperasi di seluruh desa dan kelurahan, pekerjaan selanjutnya adalah memastikan setiap unit memiliki pengelolaan yang siap dan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Operasional gerai diharapkan menjadi langkah konkret agar KDKMP berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat Kukar. []
Redaksi 01
