Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SIDOARJO – Dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mencuat setelah video yang memperlihatkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Warih Andono, mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala desa beredar luas di masyarakat.
Video berdurasi 1 menit 9 detik itu direkam pada Jumat (8/5/2026) malam di depan kantor pemasaran salah satu perumahan di Kecamatan Waru. Dalam rekaman tersebut, Warih terlihat mengajak warga memilih calon kepala desa nomor urut 2 sebelum masa kampanye resmi dimulai.
“Ayo semuanya rukun di depan TPS. Kenapa di depan TPS? Pertama, supaya kalian mencoblos duluan nomor dua,” ujar Warih dalam video yang beredar.
Dalam rekaman yang sama, ia juga menjelaskan strategi pengawalan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Warih meminta sedikitnya 10 orang berada di sekitar TPS untuk mengingatkan warga agar memilih calon tertentu.
“Jika ada orang mau masuk ke TPS, kamu beritahu, jangan lupa nomor dua. Berdiri saja di depan TPS bersama-sama, satu TPS minimal sepuluh orang atau lebih. Kalau sepuluh orang bicara semua mengajak nomor dua, selesai,” katanya.
Warih juga menyinggung soal politik uang dalam arahannya kepada warga.
“Yang tidak boleh itu kalau memberi uang, itu namanya politik uang, tidak boleh. Tapi kalau kamu di depan TPS mengajak ayo coblos nomor dua, itu tidak apa-apa,” ujarnya sebagaimana diberitakan Kompas, Senin (11/05/2026).
Video tersebut kemudian memicu sorotan masyarakat karena dinilai berpotensi melanggar aturan tahapan Pilkades Kureksari. Warga Kureksari, Handoko, mengatakan arahan dukungan itu disampaikan sebelum masa kampanye dimulai.
“Ya kan seharusnya Pak Warih tahu kalau masih belum masuk masa kampanye kepala desa. Jadwal kampanyenya kan mulai 18 sampai 20 Mei nanti, baru nyoblos tanggal 24 Mei,” kata Handoko.
Menurutnya, dukungan terbuka terhadap salah satu calon berpotensi memunculkan kecemburuan dari kandidat lain yang ikut dalam kontestasi Pilkades Kureksari.
“Kalau seperti itu bikin cemburu dan tidak adil dengan calon lain. Di desa ini kan ada tiga calon yang maju, salah satunya Kades sekarang Pak Wishom Sahudi,” ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, kampanye hanya diperbolehkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Aturan itu juga mengatur masa tenang selama tiga hari sebelum pemungutan suara dan melarang aktivitas kampanye di sekitar TPS demi menjaga netralitas proses pemilihan.
Ketua Panitia Pilkades Kureksari, M Hanif Sani, mengatakan pihak panitia telah memberikan peringatan terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia menegaskan aturan masa kampanye wajib dipatuhi seluruh calon maupun pendukung.
“Sesuai dengan tata tertib saja, itu tidak diperbolehkan. Kita harus memberikan teguran secara lisan, kalau memang tidak diperhatikan kita beri teguran tertulis,” ujar Hanif.
Hanif menjelaskan masa kampanye resmi Pilkades Kureksari hanya berlangsung pada 18 hingga 20 Mei 2026. Di luar jadwal tersebut, calon kepala desa hanya diperbolehkan bersilaturahmi tanpa pengerahan massa.
“Di tatib (tata tertib) harus tidak ada kampanye, kecuali tanggal 18, 19, 20. Selebihnya boleh silaturahmi ke masyarakat untuk memperkenalkan diri bahwa mencalonkan diri, itu memang ada aturannya,” tegasnya.
Ia juga memastikan panitia dapat membawa perkara tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila pelanggaran terus terjadi atau mencederai proses demokrasi desa.
“Tiga kali teguran tidak diperhatikan, apalagi jika ada kampanye yang menjelek-jelekkan (calon lain), kita serahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Kita hanya mengimbau, karena calon kepala desa itu tidak boleh mundur, kalau mundur kena denda,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Warih Andono belum memberikan tanggapan resmi terkait video yang viral tersebut. Pilkades lagi-lagi berubah jadi panggung drama politik level akar rumput. Bedanya sekarang bukan cuma baliho dan kaus seragam, tapi tutorial “operasi TPS” sudah bocor duluan ke publik. Demokrasi desa memang selalu punya plot twist yang kadang lebih panas daripada debat nasional di televisi. []
Redaksi02 | Nadiya.
